Jakarta -
Presiden Prabowo Subianto menggelontorkan anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) senilai Rp 48,8 triliun. Nantinya, anggaran tersebut akan dibagi secara bertahap selama 5 tahun ke depan.
Hal tersebut diungkap Menko Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai rapat terbatas dengan Prabowo di Istana Negara, Jakarta. AHY mengatakan pembangunan IKN akan berlanjut sesuai timeline yang telah ditetapkan.
"Pembangunan IKN ini akan kita lanjutkan tentu mengikuti timeline dan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya," kata AHY, Selasa (21/1/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebagai penjelasan kepada masyarakat luas, tahap pertama tahun 2022 hingga 2024 juga telah menghadirkan berbagai progress, ada berbagai infrastruktur yang juga telah selesai 100%. Tapi ada juga yang masih on going atau berlanjut," lanjut AHY.
AHY mengungkap Prabowo telah menyetujui anggaran Rp 48,8 triliun untuk keberlanjutan IKN. AHY memastikan setiap tahapan yang dijalankan akan dikawal ketat.
"Memang kita fokus pada pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan, di sini nanti kita berharap ditahap kedua 2025-2029 dan tadi Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah menyampaikan dan menegaskan bahwa sudah di approve anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN itu Rp 48,8 triliun untuk 5 tahun ke depan. Tentu akan dibagi dalam tahapan tahapan yang harus dikawal dengan ketat," ujarnya.
AHY menyebut anggaran itu bersumber dari APBN dan non-APBN. Sejauh ini, pemerintah masih berharap pihak swasta untuk berkontribusi dan terintegrasi dengan baik.
"Tentunya ada bersumber dari APBN, ada juga bersumber non-APBN, inilah kebersamaan kerja sama yang baik antara pemerintah dan badan usaha. Kita juga mengharapkan dunia swasta ini bisa berkontribusi secara positif, dan terintegrasi dengan baik," ujarnya.
AHY mengatakan pemerintah memprioritaskan pembangunan gedung pemerintahan terutama legislatif dan yudikatif. Pihaknya akan melakukan penyesuaian ulang secara teknis terkait pembangunan gedung tersebut.
"Anggaran tersebut dipersiapkan untuk dialokasikan agar kami, khususnya OIKN, bisa menyelesaikan proyek pembangunan fasilitas atau gedung-gedung yang digunakan untuk parlemen, dan yudikatif," ujarnya.
"Dari rancangan awal yang sudah dimiliki kita lakukan review kembali, ada penyesuaian sana sini secara teknis dan pada saatnya nanti kita sudah bisa melanjutkan pembangunan dan mudah-mudahan bisa mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan," lanjut AHY.
(eva/taa)
