PMI Gelar Peringatan 20 Tahun Tsunami Aceh, JK Kenang Proses Penanganan

Jakarta -

Palang Merah Indonesia (PMI) menggelar peringatan 20 tahun bencana alam tsunami Aceh. Ketua Umum PMI Jusuf Kalla (JK) menyebut sempat ada kendala keamanan dalam melakukan penanganan bencana tersebut karena adanya konflik di Aceh.

Awalnya, JK bercerita kejadian tsunami di Aceh saat itu tidak bisa diketahui tanda-tandanya. Hingga akhirnya kejadian itu merenggut sekitar 200 ribu nyawa masyarakat.

"Peristiwa itu tentu merupakan suatu bencana yang terbesar dalam sejarah Indonesia, bencana alam. Karena seperti kita ketahui juga, korban keseluruhan sekitar 200 ribu manusia tewas atau meninggal akibat tsunami itu," ungkap JK saat memberi sambutan melalui video yang ditayangkan saat acara peringatan berlangsung di Pusdiklat PMI, Jakarta Timur, Kamis (23/1/2025).

JK menjelaskan saat itu dirinya pun baru sebulan menjabat Wakil Presiden (Wapres) dan selaku Kepala Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Bakornas PBP). Dia mengaku pada saat tsunami terjadi, belum menerima kejelasan soal pemberitaan yang ada karena terkendala putusnya komunikasi di Aceh.

JK pun meminta Sofyan Djalil sebagai Menteri ATR/BPN saat itu terbang lebih dulu ke Aceh guna mendapatkan informasi yang pasti. Hasilnya, JK mendapat kabar jumlah korban tewas akibat tsunami yang terjadi mencapai 200 ribu orang.

Singkat cerita, JK mengatakan, saat kejadian tsunami, situasi keamanan di Aceh juga sedang panas. Sebab, saat itu masih terjadi konflik yang melibatkan kelompok GAM (Gerakan Aceh Merdeka).

Dia menyebut konflik ini pun menjadi kendala dalam pendistribusian bantuan maupun penanganan terhadap korban. Namun, pada akhirnya, dalam tempo waktu 6 bulan, JK mengatakan konflik ini bisa selesai berkat kerja sama seluruh pihak.

"Namun ada suatu kendala, yaitu kendala keamanan. Waktu itu konflik di Aceh masih berlangsung. Karena itu, setelah bersama-sama, saya usahakan konflik ini dapat mencapai kedamaian dalam waktu 6 bulan. Karena tanggap darurat kita juga diberikan 6 bulan. Sehingga secara bersama-sama bisa ketemu, akhirnya 6 bulan itu ada kedamaian," sebut JK.

Dia menjelaskan, setelah adanya kesepakatan perdamaian, penanganan terhadap bencana tsunami Aceh pun dapat cepat dilakukan. Dia lantas menekankan bahwa penyelesaian terhadap dua persoalan secara bersama-sama ini pun menjadi pembelajaran ke depan.

"Ini yang patut kita pelajari, bagaimana dalam suatu waktu kita menyelesaikan dua hal yang bersamaan, yaitu menyelesaikan tanggap darurat pengorbanan orang-orang di masyarakat, memulai pembangunan, pada saat yang sama juga dengan damai. Jadi dua-dua bisa dicapai, artinya perdamaian juga dipercepat oleh tsunami," jelas JK.

"Nah, ini adalah pembelajaran terhadap masa-masa lalu, bagaimana melalui permasalahan yang besar pada saat yang kesamaan, terjadi konflik, bagaimana menyelesaikannya, sehingga penyelesaian tsunami pada waktu itu sudah dianggap terbaik di dunia, dari bencana sebesar itu," sambungnya.

Selain pembelajaran penyelesaian konflik dari kejadian tsunami Aceh, JK juga menerangkan, dari momentum ini, terbentuk pula Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dia mengatakan BNPB lahir karena pemerintah merasa perlu adanya badan khusus yang fokus menangani bencana besar, seperti tsunami.

"Setelah bencana itu kita sudah memikirkan bahwa perlu ada sebuah badan yang tetap untuk mengikuti atau menyelesaikan masalah-masalah dan bencana di Tanah Air. Maka itu didirikanlah BNPB untuk penyelesaian bencana yang beroperasi. Itu pembelajaran yang diambil dari tsunami itu, bahwa tsunami itu kita tidak siap bekerja sekian besar, hanya bersifat koordinatif," imbuhnya.

(lir/lir)