PKB Dukung Ada BUMD Parkir, Singgung Baru Parkir Sebentar Ada yang Minta Uang

Jakarta -

Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta dari F-PKB Muhammad Lefy mendukung Pemprov membentuk badan usaha milik daerah (BUMD) untuk mengurus perparkiran. Lefy menyebut masalah pungutan parkir liar harus segera diatasi untuk kenyamanan warga.

"Saya pikir secara prinsip saya dukung rencana Gubernur Pak Pramono, karena ini salah satu langkah yang tepat untuk membenahi persoalan parkir liar yang sudah terlalu lamalah di keluhkan oleh warga Jakarta," kata Lefy kepada wartawan, Rabu (21/5/2025).

"Kalau adanya BUMD ini, pengelolaan parkir bisa dibuat lebih profesional, bisa lebih transparan juga dan mudah dipantau. Apalagi kita tahu hari ini sistem digital sudah bertransformasi jauh," imbuhnya.

Lefy berhadap BUMD khusus parkir ini nantinya dirancang dengan matang. Dia tak ingin BUMD terbentuk tapi permasalahan soal parkir tetap berulang.

"Tapi dengan catatan ya, pembentukan BUMD ini harus benar-benar dirancang dengan rapi. Mulai dari regulasinya, sistem pengawasannya, sampai SDM dan teknologinya. Jangan sampai hanya ganti baju, tapi masalah lama tetap berulang," jelasnya.

Lefy menilai jika parkir bisa dikelola dengan baik, maka akan memberikan tambahan pendapatan daerah. Dia berharap pembentukan BUMD khusus parkir bisa menjadi langkah konkret dalam mengatasi masalah.

"Bisa jadi ini satu terobosan yang dilakukan Pak Gubernur jadi langkah konkret untuk mengatasi masalah parkir di Jakarta ini. Kalau BUMD itu juga karena saya kebetulan di Komisi B, itu juga bisa nanti nyumbang PAD, nanti dari hasil PAD itu bisa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur di Jakarta," tuturnya.

Lefy menambahkan bahwa masyarakat telah lama mengeluh soal pungutan parkir liar. Dia berharap masalah itu segera diselesaikan.

"Selama ini di lapangan sering kali masyarakat kita dibebani dengan hal-hal yang nggak pernah selesai seperti ini. Kayak misalnya, contoh parkir sebentar tiba-tiba udah ada orangnya minta uang dan lain-lain. Ini sudah jadi masalah yang menahun dari dulu nggak pernah selesai. Jadi mungkin dengan adanya BUMD ini bisa lebih mudah untuk diawasi," tutur dia.

Juru parkir (jukir) liar hingga kini masih marak di sejumlah titik di Jakarta. Pemprov Jakarta membuka pertimbangan akan membentuk BUMD khusus untuk pengelolaan parkir.

"Ya nanti kami akan diskusikan secara lebih mendetail," ucap Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Selasa (20/5).

Lebih lanjut, Pramono juga menuturkan sistem parkir di Jakarta akan direncanakan lebih lanjut menimbang tak ada perubahan dalam 15 tahun terakhir. Hal itu dilakukan agar pengelolaan parkir menjadi lebih tertata.

Di sisi lain, Pramono juga mendukung penerapan sistem nontunai (cashless). Menurutnya, sistem tersebut akan menciptakan tata kelola parkir yang lebih baik.

"Mudah-mudahan segera kita bisa tangani untuk itu," jelasnya.

(lir/idn)