Jakarta -
Pimpinan MPR bakal melakukan kunjungan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat 24 Januari hingga Sabtu 25 Januari 2025. Kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat progress pembangunan IKN, khususnya untuk Gedung DPR, DPD, dan MPR.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan dalam kunjungan tersebut direncanakan Pimpinan MPR akan bertemu dan berdiskusi dengan Kepala IKN. Dari sana akan diketahui bagaimana perkembangan Ibu Kota Negara.
Harapannya segala rencana pembangunan IKN berjalan dengan baik sesuai harapan. Hal itu diungkapkan olehnya usai Rapat Pimpinan Bersama Wakil Ketua MPR di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena itu kita perlu melakukan kunjungan langsung ke IKN, untuk memastikan perkembangan yang sudah berjalan selama ini. Pemaparan dari kepala IKN dan hasil pantauan kami di lapangan akan dibahas lebih mendalam, sekaligus untuk memberikan masukan kepada Presiden," kata Muzani dalam keterangan, Rabu (22/1/2025).
Disinggung perihal kelanjutan Pokok-Pokok Haluan Negara yang menjadi salah satu rekomendasi MPR periode 2019-2024 kepada MPR periode 2024-2029, Muzani mengatakan, saat ini draf Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), itu sudah dilimpahkan kepada Badan Pengkajian dan Komisi Kajian Ketatanegaraan untuk dikaji.
Berdasarkan hasil kajian, tersebut selanjutnya MPR akan memutuskan apakah bisa dilanjutkan untuk diserahkan kepada pemerintah melalui tap MPR atau bagaimana.
"Tadi Rapim juga membahas masalah Pokok-Pokok Haluan Negara. PPHN itu kan direkomendasi oleh MPR periode 2019-2024, dibatasi agar dipelajari sampai Agustus. Jadi, saat ini kita masih menunggu hasil kajian Badan Pengkajian dan Komisi Kajian Ketatanegaraan," ungkap Muzani.
Terkait kemungkinan mengembalikan MPR menjadi Lembaga Tertinggi Negara, secara ringkas Muzani mengatakan hal itu sering dibahas dalam sejumlah pertemuan. Namun yang menjadi rekomendasi yakni terkait PPHN.
"Pembahasan masalah mengembalikan MPR menjadi Lembaga Tertinggi Negara sering dibahas dalam berbagai pertemuan. Tetapi yang menjadi rekomendasi MPR periode 2019-2024 adalah masalah PPHN. Jadi PPHN lah yang kita bahasa, mudah-mudahan bisa segera diputuskan," tutup Muzani.
(anl/ega)
