Pengakuan Salah dari Bahlil Buntut Kisruh LPG 3 Kg Tuai Keresahan

Jakarta -

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia akhirnya buka suara usai kisruh gas LPG 3 kg yang sempat membuat resah masyarakat beberapa hari belakangan ini. Bahlil bahkan mengakui dirinya salah.

Kisruh ini terjadi setelah Pemerintah, lewat Menteri Bahlil, mau menertibkan para pengecer LPG 3 kg. Bahlil juga sempat menekankan bahwa kisruh LPG 3 kg bukan karena adanya kelangkaan.

"Kelangkaan daripada LPG itu sebenarnya nggak ada, nggak ada. Kenapa? Karena semua kebutuhan dari tahun 2024 ke 2025, volumenya sama, dan kami siapkan sekarang," kata Bahlil kepada wartawan di kawasan Bogor, Jawa Barat, Minggu (2/2).

Bahlil menjelaskan yang terjadi saat ini bukanlah kelangkaan, tapi proses perubahan dari pengecer menjadi pangkalan. Menurutnya, pemerintah telah menganalisa dan menunjukkan bahwa masih terjadi kenaikan di tingkat pengecer yang memberatkan masyarakat.

Ketum Partai Golkar itu mengatakan saat ini pemerintah sedang merancang aturan agar status para pengecer bisa diubah menjadi pangkalan supaya masyarakat bisa mendapatkan harga yang sesuai saat membeli langsung di pangkalan.

"Itulah kemudian kami berpikir bahwa harus masyarakat kita bagaimana mensosialisasikan ini, untuk ngambilnya jangan di pengecer, tapi di pangkalan. Supaya apa? Harganya tidak mahal, harganya sesuai dengan apa yang diatur oleh pemerintah," ucapnya.

Prabowo Instruksikan Pengecer Diaktifkan Lagi

Mengetahui kebijakan Bahlil menjadi polemik, Presiden Prabowo Subianto lantas turun tangan. Dia memerintahkan Bahlil untuk mengaktifkan kembali pengecer LPG 3 kg.

"Presiden Prabowo telah menginstruksikan kepada Menteri ESDM untuk mengaktifkan kembali pengecer berjualan Gas LPG 3 Kg sambil menertibkan pengecer jadi agen sub pangkalan secara parsial," ujar Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkap hasil komunikasi DPR dan Pemerintah kepada wartawan, Selasa (4/2).

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu juga menyebut Prabowo memerintahkan agar kementerian memastikan pengecer tidak menjual harga mahal ke masyarakat. Dia juga mengingatkan agar pengecer tertib.

"Kemudian memproses administrasi dan lain-lain, agar pengecer sebagai agen sub pangkalan harga LPG yang akan dijual ke masyarakat tidak terlalu mahal," katanya.

Bahlil Dipanggil Prabowo

Tak berhenti sampai di situ, Prabowo juga memanggil Bahlil terkait polemik LPG 3 kg. Saat itu, Bahlil juga melaporkan hasil sidaknya saat memeriksa langsung distribusi LPG 3 kg.

"Saya tadi sidak kan ya, turun ke lapangan untuk mengecek tentang kondisi terakhir, alhamdulillah semua sudah mulai melakukan perbaikan yang cukup bagus, dan kondisinya tidak seperti kemarin," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2).

Bahlil mengatakan proses penataan yang dilakukan pihaknya ini dalam rangka memastikan subsidi tepat sasaran. Bahlil mengungkapkan ada pemekaran anggaran hingga menyebabkan harga tinggi sampai ke konsumen.

"Yang kedua adalah kita melakukan penataan ini kan dalam rangka memastikan bahwa subsidi itu tepat sasaran, karena kita itu subsidinya itu Rp 87 triliun per tahun dengan perhitungan per galon itu per tangki, itu maksimal harganya sebenarnya di angka 18, 19," ujarnya.

"Udah paling jelek-jelek banget kalau ada mark-up itu sudah paling jelek Rp 20 ribu, sudah jelek banget lah, tapi sebenarnya 18, 19 (ribu), tapi apa yang terjadi? Harga kita itu ada yang sampe Rp 25 ribu sampai Rp 30 ribu. Artinya, subsidi kita ini banyak yang tidak tepat sasaran, itu satu dari sisi harga," ujarnya.

Bahlil juga mengungkap adanya gas oplosan yang dijual. Menurutnya, tata kelola distribusi yang saat ini menjadi masalah.

"Yang kedua dioplos LPG 3 kg dioplos, kemudian dijual ke industri, kan nggak sehat menurut kami. Nah kemudian kami bikin tata kelolanya, selama ini kan yang terjadi dari Pertamina ke agen, agen ke pangkalan, kalau ini masih bisa dikoordinir karena masih pakai aplikasi, tapi pangkalan ke pengecer nah itu susah untuk di-tracking," jelasnya.

Bahlil Mengaku Salah

Bahlil Lahadalia juga meminta agar polemik pemangkasan distribusi LPG 3 kg tidak dikaitkan ke siapa pun. Dia menyebutkan, jika ada kesalahan, itu adalah kesalahan pihaknya.

"Jadi nggak usah dipersalahkan siapa-siapa, jadi kesalahan kami kalau itu ada salah, kalau itu ada kelebihan itu adalah kebenaran pemerintah," kata Bahlil.

Bahlil juga merespons Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco yang mengatakan kebijakan itu bukan perintah Presiden Prabowo Subianto. Bahlil mengatakan kebijakan pemangkasan distribusi sudah ada sejak 2023.

"Gini ini kan semuanya adalah kebijakan yang sudah kita kaji secara mendalam jadi ini sebenarnya barang sudah dari 2023 dengan hasil ada audit dari KPK bahwa ada penyalahgunaannya adalah dari oknum-oknum pengecer," ujarnya.

"Tapi udahlah kesalahan itu tidak usah disampaikan ke siapa-siapa. Kami Kementerian ESDM yang harus mengambil alih tanggung jawab dan memang tanggung jawabnya itu untuk melakukan perbaikan penataan perintah dan bapak presiden (perintah) wajib untuk tidak boleh ada masyarakat mendapatkan yang tidak tepat," lanjut Bahlil.

(maa/lir)