PD Serahkan ke Pemerintah soal Ide Tambahan Dana Parpol, Pahami Efisiensi

Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan agar partai politik diberikan tambahan dana dari APBN untuk mencegah terjadinya korupsi. Partai Demokrat menyerahkan soal tambahan dana itu ke pemerintah.

"Terkait usulan KPK untuk menaikkan anggaran tersebut, kami serahkan keputusannya kepada pemerintah, karena sangat tergantung seberapa longgar anggaran tersedia," kata Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron kepada wartawan, Rabu (21/5/2025).

Herman menyadari bantuan dana untuk partai politik saat ini belum ideal. Dia mengatakan Partai Demokrat memaksimalkan dana yang ada.

"Memang saat ini dana bantuan parpol belum ideal, namun kami mengoptimalkan bantuan tersebut untuk pendidikan politik dan kegiatan yang bermanfaat bagi rakyat," tutur dia.

Terlebih saat ini, kata Herman, pemerintah melakukan efisiensi anggaran. Oleh karena itu, Partai Demokrat memilih fokus pada optimalisasi anggaran yang telah dilakukan selama ini.

"Kami memahami bahwa saat ini pemerintah sedang melakukan banyak efisiensi dan realokasi kepada sektor-sektor produktif, sehingga kami lebih memilih fokus pada penggunaan anggaran yang sudah ada seoptimal mungkin," ucap Herman.

Pimpinan KPK sebelumnya mengusulkan kepada pemerintah agar partai politik diberikan dana besar. Pendanaan ini diberikan menggunakan APBN.

"KPK sudah beberapa kali memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memberikan dana yang besar bagi partai politik, rekomendasi pendanaan terhadap partai politik. Agar partai politik itu dibiayai dari APBN," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto dalam webinar tematik pendidikan antikorupsi 'State Capture Corruption: Belajar dari Skandal e-KTP' secara daring melalui kanal YouTube KPK, Kamis (15/5).

Kepala Presidential Communication Officer (PCO) Hasan Nasbi mengatakan ide tersebut bisa didiskusikan. Sebab, kata dia, Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen serius dalam memberantas korupsi.

"Ya, yang jelas Presiden itu kan punya agenda yang sangat serius untuk memberantas korupsi. Dan ini juga bagian dari Asta Cita, memberantas korupsi. Jadi, ide-ide untuk memberantas korupsi itu bisa didiskusikan," kata Hasan kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (19/5).

Hasan mendorong adanya kajian lebih dalam terkait usulan penambahan dana parpol. Dia menyebut usulan-usulan itu juga dapat diakomodasi dalam produk hukum.

"Dan kalau kita bicara soal bantuan dana untuk partai, dana bantuan keuangan untuk partai kan sebenarnya sebelumnya sudah ada. Ya, dari sebelum-sebelumnya memang sudah ada. Nah, kalau ada usulan untuk peningkatan seperti ini nanti bisa dikaji nih. Bisa didiskusikan," ujar Hasan.

"Jadi, ide-ide ini nanti bisa didiskusikan lebih lanjut supaya bisa jadi produk hukum di DPR," imbuhnya.

(lir/idn)