loading...
Partai Perindo memperkuat konsolidasi internal melalui Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD Jakarta Barat yang digelar Sabtu (25/4/2026). Foto/SindoNews
JAKARTA - Tekanan persoalan lingkungan perkotaan, terutama pengelolaan sampah yang belum optimal, terus menjadi tantangan di wilayah DKI Jakarta. Di sisi lain, kebutuhan akan penguatan organisasi politik di tingkat akar rumput dinilai menjadi faktor penting dalam memastikan respons kebijakan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.
Situasi tersebut mendorong Partai Perindo memperkuat konsolidasi internal melalui Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD Jakarta Barat yang digelar Sabtu (25/4/2026). Forum ini tidak hanya berfokus pada penataan struktur, tetapi juga penegasan arah kebijakan yang lebih responsif terhadap persoalan publik.
Penguatan Modal Politik dan Arah Isu Publik
Plt Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Manik Marganamahendra menilai partainya memiliki modal politik yang cukup untuk kembali bersaing dalam pemilihan legislatif di Jakarta. Secara nasional, Perindo telah memiliki ratusan anggota DPRD di berbagai daerah.
Baca juga: DPW Partai Perindo Jakarta Salurkan Bantuan ke Korban Kebakaran Tambora
“Dengan kekuatan itu, tidak ada alasan bagi kita di Jakarta untuk tidak bertumbuh,” ujar Manik.
Penguatan organisasi tersebut, kata dia, perlu diiringi dengan keberpihakan terhadap isu yang dirasakan langsung masyarakat. Salah satu yang menjadi sorotan adalah persoalan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah di Jakarta yang dinilai masih memerlukan penanganan lebih serius.
Menurut dia, pemerintah daerah perlu menempatkan isu lingkungan sebagai prioritas kebijakan mengingat dampaknya yang langsung dirasakan warga dalam kehidupan sehari-hari.
Akuntabilitas dan Regenerasi Kepemimpinan
Selain isu lingkungan, Perindo juga menyiapkan langkah penguatan akuntabilitas internal. Dia menyampaikan partainya tengah menyusun laporan akuntabilitas yang akan disampaikan secara terbuka kepada publik. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi organisasi, termasuk membuka ruang lebih luas bagi generasi muda untuk terlibat dalam struktur kepemimpinan.
