loading...
Dosen di Departemen Ilmu Politik Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) dan Direktur Center of Muslim Politics and World Society (COMPOSE) UIII. Foto/Dok. Pribadi
Ridwan al-Makassary
Dosen di Departemen Ilmu Politik Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)
Direktur Center of Muslim Politics and World Society (COMPOSE) UIII
DI ABAD ke-21, ancaman terbesar terhadap kemanusiaan bukanlah ketiadaan norma, melainkan kegagalan mengaplikasikan norma ke dalam praktik politik global dan regional. Planet bumi, sejatinya, telah memiliki sejumlah deklarasi, piagam, dan konsensus moral, jika dibaca dari lensa teori liberalisme dalam studi internasional, guna menjaga perdamaian dan martabat manusia.
Namun, serangan atas kedaulatan negara lain, konflik transnasional berbasis identitas, pengusiran paksa, dan polarisasi sosial terus terjadi berulang-ulang, bahkan di kawasan yang kerap dibanggakan sebagai ruang hidup multikultural. Di titik inilah gagasan human fraternity (persaudaraan manusia) menemukan urgensi, yaitu bukan sebagai slogan etis global, melainkan sebagai batu sandungan ujian bagi kawasan seperti Asia Tenggara. Pada 4 Februari tahun ini, hari Persaudaraan Manusia Internasional, penulis menawarkan refleksi untuk aksi ini.
Secara global, human fraternity memperoleh artikulasi penting melalui Document on Human Fraternity (Abu Dhabi, 2019), yang menegaskan bahwa agama seharusnya menjadi sumber perdamaian, bukan alat legitimasi konflik. Namun, dokumen tersebut baru bermakna jika dibaca secara kontekstual. Asia Tenggara membutuhkan lebih dari sekadar afirmasi moral, yaitu membutuhkan keberanian politik untuk menantang cara negara dan elite politik memproduksi “yang lain” sebagai ancaman bagi eksistensi.
Di Asia Tenggara, ujian terhadap persaudaraan manusia tampak nyata. Krisis kemanusiaan Rohingya di Myanmar menunjukkan bagaimana nasionalisme eksklusif dan instrumentalisasi identitas agama dapat berujung pada pelanggaran HAM berat.
Di Thailand Selatan dan Filipina Selatan, konflik berkepanjangan mengajarkan bahwa kegagalan mengelola perbedaan etnis-keagamaan acap bermula dari absennya keadilan politik dan pengakuan martabat komunitas lokal. Bahkan, di negara-negara yang relatif stabil, seperti Indonesia dan Malaysia, polarisasi berbasis identitas masih menjadi ancaman laten dalam kontestasi politik.
