Jakarta -
MPR menggelar Indonesia Climate Change Forum (ICCF) 2025 yang bertempat di Gedung DPR MPR RI pada 21-23 Oktober mendatang. Forum ini sebagai bentuk tindak lanjut kerja sama MPR dengan Emil Salim Institute.
Dengan harapan menjadi titik temu berbagai pihak mulai dari pegiat iklim hingga pengambil kebijakan di bidang lingkungan untuk merumuskan solusi menghadapi ancaman krisis iklim.
Inisiator ICCF yang juga Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno menyampaikan salah satu yang akan dibahas dalam forum ini adalah usulan mengenai Lembaga Khusus atau bahkan Kementerian yang fokus menangani ancaman krisis iklim.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tema dalam ICCF 2025 ini mulai dari ketahanan energi, pangan hingga air di era perubahan iklim. Salah satu pembahasan dalam forum ini adalah usulan membentuk lembaga khusus atau kementerian yang spesifik menangani krisis iklim," tuturnya, dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/10/2025).
Eddy menjelaskan, anomali cuaca yang terjadi selama hampir setahun ini adalah tanda yang jelas dari ancaman krisis iklim.
"Sebelumnya beberapa daerah mengalami hujan ekstrem dan banjir padahal musim kemarau. Sekarang saat memasuki musim hujan justru beberapa daerah mengalami panas ekstrem. Ini indikasi yang jelas terjadinya krisis iklim," kata Eddy.
Selain itu ia juga menerangkan, berbagai data menunjukkan anomali iklim memberi dampak serius bagi berbagai kelompok masyarakat, khususnya kelompok miskin seperti petani dan nelayan di pedesaan maupun pesisir.
"Saat ini petani kesulitan menentukan musim tanam dan musim panen. Efeknya produksi beras menurun baik secara jumlah maupun kualitas. Begitu juga Nelayan yang mengalami penurunan tangkapan ikan dan juga potensi banjir rob di pesisir," ujarnya.
Ia menegaskan ancaman krisis iklim tidak hanya sekedar membuat cuaca menjadi lebih panas, namun efeknya terasa mulai dari masalah sosial, kesehatan hingga ekonomi.
"Ini tidak sesederhana cuaca jadi lebih panas atau iklim yang berubah-ubah. Lebih parah dari itu krisis iklim bisa berdampak pada masalah pendapatan ekonomi masyarakat, masalah kesehatan, hingga menjadi masalah sosial yang memburuk," katanya.
Menghadapi situasi ini, Eddy mendorong pemerintah untuk menerapkan manajemen krisis dengan menjadikan ancaman iklim sebagai prioritas kebijakan nasional, disamping memanfaatkan kegiatan karbon yang dihasilkan dari kegiatan ini.
"Diperlukan kelembagaan khusus yang fokus menangani dan mencegah dampak krisis iklim, sekaligus mengelola ekonomi karbon yang lahir dari pengurangan gas rumah kaca, baik dari sektor alam maupun sektor industri," ujarnya.
Ia menyampaikan melalui Forum ICCF 2025 nantinya akan menghasilkan kebijaksanaan yang bisa diterapkan sebagai solusi dalam mencegah dampak krisis iklim.
"Dari ICCF 2025 ini akan kami siapkan berbagai rekomendasi bagi pemerintah dan pihak terkait untuk mencegah dampak krisis iklim ini meluas," tutupnya.
(prf/ega)
