Jakarta -
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkap pencapaian satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Gus Ipul menjelaskan nilai anggaran bantuan sosial (bansos) di era Prabowo tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
"Pagu anggaran tahun 2025 ini ada Rp 71 triliun untuk 20 juta KPM. Tapi di era Bapak Presiden Prabowo itu dinaikkan menjadi Rp 110 triliun lebih, dan ini mungkin terbesar dalam sepanjang sejarah," ujar Gus Ipul kepada wartawan seusai mengunjungi SRMA 33 Tangerang Selatan, Minggu (19/10/2025).
Gus Ipul menjelaskan, kenaikan anggaran bansos ini sebagai bentuk kepedulian Presiden Prabowo kepada masyarakat kelas bawah. Dia menyebut Prabowo juga ingin penerima bansos itu bisa naik kelas alias tidak selamanya mendapat bansos.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Presiden tidak ingin berhenti hanya pada memberi bansos. Presiden ingin naik ke pemberdayaan. Maka itu sampai membentuk Menko Pemberdayaan. Karena Presiden juga punya fokus untuk supaya yang dapat bansos ini naik kelas lewat program-program pemberdayaan pemerintah," jelasnya.
Menurut Gus Ipul, dalam satu tahun terakhir telah ada puluhan ribu masyarakat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak lagi menerima bansos.
"Alhamdulillah tahun ini dengan anggaran yang sangat terbatas, dengan arahan Bapak Presiden kita bisa menggraduasi lebih dari 77 ribu keluarga penerima manfaat yang sekarang mereka tidak mau terima bansos lagi, artinya dia udah naik kelas," imbuhnya.
Dia menambahkan, program-program Presiden Prabowo soal pengetasan kemiskinan terbilang sukses. Salah satu program yang menurutnya jadi andalan pengetasan kemiskinan adalah Sekolah Rakyat.
"Maka seluruh program unggulan Presiden mengintervensi keluarga dari siswa sekolah rakyat. Nah inilah luar biasa. Nah ini menurut saya dasar-dasar peletakan di tahun pertama dengan langkah-langkah strategis yang saya kira di tahun ke-2, tahun ke-3 dampaknya akan bisa dirasakan di tengah-tengah masyarakat," katanya.
Gus Ipul menyebut Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) jadi satu hal lain pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, DTSEN ini jadi cara pemerintah membuat langkah strategis untuk mengeksekusi program-program seperti di bidang perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial, hingga pemberdayaan sosial.
"Supaya kita bisa melangkah dengan baik tempat sasaran diminta oleh Presiden untuk memulai dengan konsolidasi data. Maka itu Presiden menerbitkan yang namanya Inpres no. 4 tahun 2025. Sebelumnya Indonesia tidak pernah memiliki satu data," tegasnya.
Simak juga Video Mensos Temukan 100 Ribu Penerima Bansos Anomali: Dokter-Pegawai BUMN
(ygs/ygs)
