Jakarta -
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya penguatan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta perluasan pasar produk halal bagi perekonomian daerah.
Menurut Tito, penguatan kedua sektor tersebut penting untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memanfaatkan peluang pasar yang terus meningkat, baik di tingkat nasional maupun global.
"Nah, jadi UMKM memang tulang punggung utama kita, sektor riil," ujar Tito, dalam keterangan tertulis, Senin (9/3/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal tersebut ia sampaikan saat acara Penutupan Kepulauan Riau Ramadan Fair Tahun 2026 di halaman Gedung Dekranasda, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), Minggu (8/3).
Tito mencontohkan keberhasilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang mampu memulihkan perekonomiannya menjadi 5,53% pada tahun 2021, setelah sempat berada di level 0,68% pada masa pandemi tahun 2020.
Tito menjelaskan keberhasilan pemulihan ekonomi di wilayah tersebut ditopang oleh sektor UMKM yang berkontribusi sebesar 79,6% terhadap pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, Mendagri menegaskan Indonesia memiliki potensi kerajinan tangan yang sangat beragam dan termasuk yang terbesar di dunia.
Potensi tersebut, kata Tito, perlu terus dimaksimalkan. Menurut Tito, produk kerajinan lokal tidak boleh lagi dipandang sekadar sebagai benda biasa, melainkan sebagai bagian dari sektor ekonomi kreatif yang memiliki daya saing tinggi di pasar global.
Dalam kesempatan itu, Tito juga menyinggung peluang pasar produk halal. Tito mengungkapkan bahwa produsen produk halal terbesar di dunia saat ini justru didominasi oleh negara-negara yang bukan mayoritas muslim seperti China dan Brasil.
Menurut Tito, Indonesia harus mampu bersaing dan mengambil peran sebagai produsen, bukan hanya menjadi konsumen.
"Nah, jadi memang ironis, kita menjadi market yang diserbu oleh negara-negara yang bukan mayoritas muslim, tapi mereka memproduksi (produk halal). Nah, kenapa enggak kita sendiri menguasai?," jelas Tito.
"Kira-kira seperti itu," sambungnya.
Lebih lanjut, Tito turut mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri yang berhasil memanfaatkan kedekatan geografis dengan Singapura sebagai tujuan ekspor produk daerah.
Berdasarkan data yang dipaparkan, Kepri mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,89% secara year-on-year (YoY) pada Triwulan IV Tahun 2025. Angka tersebut berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,39%.
Meski demikian, Tito mengingatkan pentingnya pemerataan ekonomi antara kawasan maju dengan wilayah kepulauan terluar. Dalam konteks itu, ia pun mengapresiasi terobosan Bank Indonesia (BI) melalui sistem pembayaran QRIS.
Menurutnya, sistem digital tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya dengan merancang sistem daring yang memungkinkan pajak konsumen dari hotel dan restoran langsung masuk ke kas daerah tanpa membebani masyarakat.
"Kami juga sedang membuat program agar bisa online. Jadi, begitu orang datang ke restoran dan membayar pajak, uangnya langsung masuk ke Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah)," ujar Tito.
Tito berharap penyelenggaraan Kepulauan Riau Ramadan Fair dapat terus dilaksanakan secara rutin. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi wadah interaksi dan perputaran ekonomi di tingkat daerah, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan negara.
"Bisa membuat kegembiraan masyarakat, daya tarik dari luar (daerah) yang datang ke sini. Saya tentu berharap adanya kegiatan ini dapat terus dilanjutkan," kata Tito.
Sebagai informasi, acara ini turut dihadiri oleh Kepala Badan Pusat Statistik RI (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti beserta jajaran Kepala BPS se-Sumatera; Gubernur Kepri Ansar Ahmad beserta Ketua TP PKK Provinsi Kepri Dewi Kumalasari Ansar; Kepala Perwakilan BI Provinsi Kepri; dan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepri.
Selain itu, hadir pula jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kepri serta stakeholder terkait lainnya.
(akd/ega)
