Jakarta -
Mendagri Tito Karnavian menegaskan wacana penerapan 1 hari Work From Home (WFH) tiap pekan tak akan mengganggu penyelenggaraan pemerintahan. Dia menyebut pemerintah telah berpengalaman dengan skema tersebut saat wabah COVID-19 merebak.
"Nggak masalah kalau saya. Saya yakin nggak akan masalah, karena ini bukan pengalaman pertama ini. Ini pada waktu zaman COVID itu kan WFH bahkan sempat hanya WFO-nya hanya 25%. Kemendagri itu 25%, WFO jalan juga. Jadi, bukan sesuatu yang baru, kita punya pengalaman," kata Tito kepada wartawan, Rabu (25/3/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tito mengatakan pihaknya akan memberikan petunjuk kepada para kepala daerah yang baru jika skema ini telah disetujui Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, untuk sektor layanan publik penting, penerapan WFH akan disesuaikan, seperti angkutan umum dan rumah sakit.
"No problem. Ya, pemda juga ada banyak pengalaman. Cuma mungkin karena daerah ini ada kepala daerah baru, nanti saya akan kasih penjelasan pada mereka. Hal-hal yang esensial seperti angkutan, kemudian yang melayani emergensi, rumah sakit, kebersihan harus tetap jalan," katanya.
Lebih lanjut, Tito mengungkit pemerintah memiliki Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG). Mekanisme tersebut, jelasnya, dapat memonitor ASN betul-betul produktif di rumah dalam upaya menekan konsumsi BBM, alih-alih berjalan-jalan.
"Nanti kita bisa gunakan sebetulnya, mekanisme pada waktu COVID itu. Misalnya, lampu dimatikan dulu, jangan ninggalin kantor lampu hidup, AC masih hidup. Kemudian misalnya lagi, kalau dulu saya absen, dulu ada sistem namanya SIMPEG, sistem administrasi pegawai," kata Tito.
"Jadi begitu untuk menjaga karyawan itu betul-betul working from home, dia ada di rumah, supaya nggak lari-lari ke mana ke mari yang nanti malah nambah BBM, dulu zaman COVID, mereka wajib untuk handphone-nya on," imbuhnya.
Tito menjelaskan, sistem itu akan terhubung pada deteksi lokasi pegawai dengan sistem GPS gawai yang wajib dinyalakan. Dengan begitu, posisi ASN dapat dipantau selama jam bekerja.
"Setelah itu mereka mendaftar, jam 07.30 mereka absen online dan kemudian handphone wajib on. Dari situ nanti petugas piket bisa mengetahui lokasinya, GPS-nya harus dibuka. Jadi lokasinya kalau ketahuan dia di, jalan-jalan, kan ketahuan gitu. Mungkin salah satunya nanti, mungkin, salah satunya bisa saja, mekanisme SIMPEG itu yang kita pakai," pungkasnya.
Tito sebelumnya mengungkapkan bahwa sejumlah menko dan menteri teknis telah menyepakati hari yang akan diberlakukan WFH per minggu dalam upaya penghematan BBM. Tito menyebut pemberlakuan hari WFH itu tinggal menunggu laporan kepada Presiden Prabowo dan diumumkan secara resmi ke masyarakat.
Tito menyebut kesepakatan itu diambil dalam rapat yang melibatkan Menko PMK Pratikno, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mensesneg Prasetyo Hadi hingga Seskab Teddy Indra Wijaya. Rapat itu membahas kajian langkah-langkah pemerintah menghadapi potensi krisis buntut konflik Timur Tengah.
"Udah rapat kemarin, rapat hampir 3 atau 4 jam. Ya, tapi kita sepakat untuk satu suara berarti yang menyampaikan, ya saya nggak tahu siapa, (diumumkan) di Istana. Apakah Pak Menko PMK, apakah Menko Ekonomi, ataukah nanti oleh Pak Mensesneg (yang mengumumkan). Jadi, kita hanya memberikan masukan-masukan saja, tapi saya nggak berwenang untuk menyampaikan ke publik," kata Tito usai konferensi pers update PHTC di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/3).
(fca/whn)
