Jakarta -
Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, secara resmi melantik sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas di lingkungan Kementerian Kebudayaan. Agenda ini merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola organisasi serta peningkatan kinerja birokrasi dalam mendukung pembangunan kebudayaan nasional yang berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Fadli Zon menegaskan jabatan yang diemban merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Ia berharap para pejabat yang dilantik mampu menunjukkan kepemimpinan yang adaptif, efektif, dan profesional.
"Di tengah tantangan efisiensi anggaran dan juga tuntutan kinerja yang makin tinggi, saya ingin menekankan pentingnya disiplin dalam bekerja dan pastikan setiap program memiliki tujuan yang jelas dan terukur," ucap Fadli Zon, dalam keterangan tertulis, Jumat (3/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, Fadli juga menekankan pentingnya penguatan empat pilar utama kebijakan kebudayaan, yakni internalisasi nilai pendidikan, ekonomi budaya, budaya sebagai soft power diplomacy, serta budaya sebagai binding power dalam mempererat persatuan bangsa.
Ia juga menegaskan bahwa setiap hasil harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, serta efisiensi harus dimaknai sebagai upaya mengoptimalkan sumber daya.
"Pangkas prosedur yang tidak memberikan nilai tambah dan inefisiensi, perkuat efisiensi, koordinasi, percepat pengambilan keputusan yang berdampak nyata berdasarkan kompetensi dan integritas yang tinggi," tegas Fadli Zon.
Menurutnya, pelantikan ini bukan sekadar pengisian jabatan, melainkan langkah strategis untuk memperkuat organisasi dan memastikan kebudayaan menjadi fondasi pembangunan bangsa. Ia juga menekankan pentingnya sinergi internal maupun dengan para pemangku kepentingan, pegiat, dan pelaku budaya.
Selain itu, Fadli Zon mendorong percepatan transformasi digital dalam pengelolaan data dan aset budaya, serta penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, komunitas, dan sektor swasta. Pendekatan kolaboratif dinilai menjadi kunci untuk memperluas dukungan terhadap program pemajuan kebudayaan.
Menutup sambutannya, Fadli Zon menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pejabat yang dilantik dan berharap amanah tersebut dapat dijalankan sebaik-baiknya sebagai kontribusi nyata bagi pemajuan kebudayaan nasional.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan, Bambang Wibawarta menyampaikan pentingnya kesamaan arah, frekuensi, dan pemahaman di seluruh jajaran pejabat administrator dan pengawas yang baru dilantik.
Ia berharap seluruh jajaran dapat bergerak selaras dengan kebijakan Kementerian Kebudayaan serta amanat peraturan perundang-undangan. Keselarasan ini dinilai krusial agar seluruh unit kerja tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terkoordinasi secara efektif dalam mencapai tujuan pemajuan kebudayaan nasional.
Bambang Wibawarta menekankan bahwa pelantikan tidak hanya merupakan proses administratif, tetapi juga momentum untuk memperkuat implementasi kebijakan pemajuan kebudayaan.
Ia menggarisbawahi pentingnya peran pejabat dalam mendorong keterkaitan antara kebudayaan dan ekonomi, serta meningkatkan capaian Indeks Pemajuan Kebudayaan di daerah melalui program yang terarah, terukur, dan berdampak bagi masyarakat.
"Kesamaan arah dan langkah menjadi kunci agar seluruh jajaran dapat bergerak secara selaras. Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kekuatan organisasi ditentukan oleh kekompakan, dan kecepatan. Karena itu, kita harus saling mendukung, memperkuat koordinasi, dan memastikan seluruh program pemajuan kebudayaan berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujarnya.
Lihat juga Video Prabowo Lantik 8 Dewan Energi Nasional, Ini Daftar Namanya
(anl/ega)
