Jakarta -
Culture, Heritage, Art, Narratives, Diplomacy, and Innovation (CHANDI) 2025 digelar di Denpasar, Bali. Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon menggelar pertemuan dengan para kepala daerah dan Kepala Balai Pelestarian Wilayah se-Indonesia.
Pertemuan ini menjadi momentum untuk menyampaikan apresiasi pemerintah pusat atas dukungan dan sinergi semua pihak dalam menyukseskan forum kebudayaan internasional tersebut.
Dalam kesempatan ini, Fadli menyampaikan bahwa CHANDI 2025 digagas sebagai upaya strategis untuk mendorong pemajuan kebudayaan Indonesia. Ia menegaskan, sejak berdirinya Kementerian Kebudayaan pada 21 Oktober 2024 yang diinisiasi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bangsa Indonesia memiliki tonggak baru dalam percepatan pembangunan kebudayaan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bersama Mas Giring, saya mendapat amanah untuk memimpin kementerian ini, sebuah tanggung jawab yang menurut saya sangat besar karena kebudayaan merupakan fondasi sekaligus jati diri bangsa," ujar Fadli dalam keterangannya, Jumat (5/9/2025).
Fadli juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas komitmen seluruh pihak hingga penutupan CHANDI 2025. Dirinya menegaskan bahwa keberhasilan CHANDI 2025 tidak terlepas dari kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku budaya, maupun individu-individu.
Sinergi ini mencerminkan komitmen bersama untuk menjaga warisan budaya, memperkuat identitas bangsa, sekaligus menghadirkan inovasi dalam diplomasi kebudayaan Indonesia di mata dunia.
Fadli menegaskan bahwa konstitusi mengamanahkan negara untuk memajukan kebudayaan nasional. Menurutnya, peran tersebut harus diwujudkan agar Indonesia mampu berkiprah di tengah peradaban dunia.
"Kita punya tanggung jawab bersama-sama. Saya kira ujung tombak pelestari kebudayaan kita itu ada di banyak pihak: provinsi, kota, pemangku adat, pelaku budaya, pewaris kerajaan, maupun individu-individu. Tanggung jawab ini bersifat multipihak," tegasnya.
Selain itu, Fadli menyoroti dua narasi besar yang mencerminkan kekayaan dan kedudukan strategis Indonesia. Pertama, Indonesia dikenal sebagai negara dengan mega-diversity budaya, yang tercermin dari keberadaan 1.340 suku bangsa dan 718 bahasa daerah, mewakili hampir 10 persen warisan bahasa dunia.
Kedua, Indonesia merupakan salah satu peradaban tertua di dunia, dengan temuan penting seperti fosil manusia purba terbesar di Asia Tenggara, lukisan Gua Leang-Leang berusia 51.200 tahun, hingga situs arkeologi Sangiran, Trinil, dan Ngandong.
Ia menekankan bahwa budaya tidak sekadar identitas dan warisan bangsa. Lebih dari itu, budaya juga menjadi pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, kementerian Kebudayaan telah merumuskan tiga prioritas kebijakan utama, Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi; Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan; serta Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
Dalam implementasinya, ia mendorong kolaborasi erat dengan pemerintah daerah, termasuk melalui 23 UPT Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) yang tersebar di Indonesia.
"Kolaborasi lintas level pemerintahan sangat dibutuhkan, mulai dari pusat hingga daerah. Revitalisasi tradisi lokal, pengelolaan koleksi cagar budaya, serta pengembangan desa pemajuan kebudayaan harus menjadi agenda bersama," ungkapnya.
Melalui perhelatan seperti CHANDI, Fadli berharap forum ini menjadi wadah untuk membangun ekosistem kebudayaan yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan. Untuk itu, ia mendorong sinergi tidak hanya dari pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah, komunitas, hingga para pemangku kepentingan lintas sektor.
Mengakhiri sambutannya, Fadli menyampaikan terima kasih atas dukungan seluruh pihak dalam penyelenggaraan CHANDI 2025 dan menegaskan komitmennya untuk mendengar langsung aspirasi serta masukan demi kemajuan kebudayaan Indonesia.
Dengan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan, CHANDI 2025 di Bali diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat dialog budaya dunia serta inspirasi bagi masa depan kebudayaan global.
Sebagai informasi, pertemuan ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Kebudayaan, Giring Ganesha; Sekretaris Jenderal Kebudayaan, Bambang Wibawarta; Direktur Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan, Endah T.D. Retnoastuti; Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan, Ahmad Mahendra; Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan, Restu Gunawan; Inspektur Jenderal, Fryda Lucyana; Staf Ahli Menteri, Staf Khusus Menteri, perwakilan kepala daerah, Kepala Balai Pelestarian Wilayah, dan segenap jajaran di lingkungan Kementerian Kebudayaan.
Pertemuan ini juga menjadi ruang dialog bagi para kepala daerah dan kepala balai pelestarian wilayah untuk berbagi pengalaman serta strategi dalam pemajuan kebudayaan di daerah masing-masing.
Dengan berakhirnya CHANDI 2025, Kementerian Kebudayaan menegaskan komitmennya untuk menjadikan forum ini bukan sekadar perayaan kebudayaan, tetapi juga titik awal penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.
Lebih lanjut, pertemuan ini diharapkan mampu memperkuat jaringan kerja sama, melahirkan strategi bersama, serta membuka ruang dialog berkelanjutan demi terwujudnya ekosistem kebudayaan Indonesia yang inklusif, produktif, dan berdaya saing di tingkat global.
(prf/ega)
