Menag Sambangi KPK Bahas Penyelenggaraan Haji 2025 Bebas Korupsi

Jakarta -

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyambangi gedung KPK. Nasaruddin datang untuk membahas terkait persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2025 agar bebas dari praktik korupsi.

Pantauan detikcom, Kamis (23/1/2025), Nasaruddin tiba di gedung Merah Putih KPK pukul 13.50 WIB. Dia hadir bersama sejumlah pejabat Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BPH).

Nasaruddin langsung masuk ke ruang pertemuan bersama pimpinan KPK. Dia belum memberikan keterangan terkait kedatangannya ke KPK hari ini.

Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK siang ini memang telah menjadwalkan pertemuan dengan jajaran Kemenag. KPK dan Kemenag akan membahas upaya menjaga penyelenggaraan haji 2025 bebas dari korupsi.

"Hari ini KPK menerima audiensi Kemenag, BPKH, dan BPH untuk membahas terkait pengelolaan haji, khususnya dalam kerangka pencegahan korupsi," kata Budi.

KPK Siap Awasi Penyelenggaraan Haji 2025

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memberikan arahan agar penyelenggaraan ibadah haji tahun ini bebas dari korupsi. KPK menyatakan siap menindaklanjuti arahan tersebut.

"KPK sedang menyiapkan koordinasi dengan Kementerian Agama, badan haji, dan Badan Pengelola Keuangan Haji. Koordinasi ini juga tentunya menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden dan KPK akan mengawal prosesnya," ungkap jubir KPK Tessa Mahardika kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Jaksel, Selasa (7/1).

Tessa menyampaikan sudah ada mantan pegawai KPK yang ditempatkan di BPH. Para pegawai itu bertugas membantu pelaksanaan haji 2025.

"Kita juga sama-sama ketahui, ada beberapa kolega kita yang saat ini juga sudah dilantik dan ditempatkan di badan haji. Kalau tidak salah mantan-mantan pegawai KPK yang memang mereka juga ditugaskan di sana untuk mengawasi dan membantu proses pelaksanaan haji," kata Tessa.

Seperti diketahui, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta KPK melakukan pendampingan terhadap Kemenag dan BPH pada penyelenggaraan haji 2025. Ketua Timwas Haji 2025 ini menyebut hal ini dilakukan demi menjaga penyelenggaraan haji sesuai dengan koridor.

"Presiden sudah meminta khusus kepada KPK untuk melakukan pendampingan kepada Kementerian Agama dan BPH agar penyelenggaraan haji tahun ini berjalan dengan baik dan sudah dimonitor dengan baik," kata Dasco dalam rapat konsultasi dengan Komisi VIII DPR di gedung Nusantara II kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (7/1).

(ygs/idn)