Jakarta -
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menyebut kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang dan Korea Selatan menghasilkan komitmen investasi hingga Rp 574 triliun. Nilai komitmen tersebut mencerminkan tingginya kepercayaan investor serta membuka peluang besar bagi pengembangan sektor-sektor strategis dan pertumbuhan ekonomi nasional ke depan.
Kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan menandai babak baru dalam penguatan hubungan ekonomi kedua negara, dengan fokus utama pada peningkatan investasi. Dalam rangkaian agenda tersebut, tercapai kesepakatan konkret berupa penandatanganan berbagai nota kesepahaman (MoU) antar pelaku usaha dengan total nilai sebesar USD 10,2 miliar atau setara Rp 173 triliun.
Mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam acara forum Indonesia-Korea Partnership for Resilient Growth di Seoul, Rabu (1/4), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa capaian investasi dengan Korea Selatan tersebut melengkapi hasil kunjungan Presiden Prabowo Subianto sebelumnya ke Jepang, yang menghasilkan komitmen investasi sebesar USD 23,6 miliar atau sekitar Rp 401 triliun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini sebuah angka yang sangat signifikan karena Indonesia dalam situasi geopolitik yang tidak menentu ini masih menjadi daya tarik bagi para investor baik dari Jepang maupun Korea. Jepang sendiri merupakan peringkat ketiga dari investasi dan perdagangan, Korea di peringkat ketujuh, dan ke depan keduanya sangat berharap bahwa dengan Indonesia mempunyai sovereign wealth fund, maka Indonesia juga bisa menjadi co-invest," ujar Airlangga dalam keterangan tertulis, Kamis (2/4/2026).
Kerja sama investasi yang terjalin dengan Korea Selatan mencakup berbagai sektor, antara lain sektor energi dan transisi hijau (green transition), pengembangan tenaga surya (solar power), teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (carbon capture and storage/CCS), serta energi terbarukan (renewable energy).
Selain itu, kolaborasi juga diperluas pada sektor industri dan manufaktur, termasuk pengembangan industri baja, baterai, serta transportasi ramah lingkungan. Kerja sama tersebut turut mencakup sektor ekonomi digital dan pengembangan Artificial Intelligence (AI) sebagai bagian dari upaya memperkuat daya saing industri nasional di era transformasi digital.
Di sisi lain, investasi dengan Korea Selatan tersebut juga mencakup sektor properti dan infrastruktur, termasuk pengembangan kawasan Bumi Serpong Damai, serta penguatan kemitraan bisnis melalui kerja sama antara Kadin Indonesia dan Korea Chamber of Commerce and Industry. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk mendorong realisasi komitmen bisnis, khususnya dalam penguatan rantai pasok baterai dan investasi manufaktur berbasis teknologi.
Dalam konteks tersebut, keberlanjutan investasi dari POSCO dan minat investasi dari Lotte yang membuka peluang kolaborasi dengan Danantara sebagai mitra investasi juga menjadi bagian penting dalam memperdalam kerja sama kedua negara.
Selanjutnya, untuk kerja sama investasi dengan Jepang mencakup sejumlah sektor yakni meliputi energi dan transisi energi, termasuk pengembangan minyak dan gas bumi dengan fokus pada Proyek Masela, serta penguatan sektor industri dan hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah domestik.
Selain itu, kolaborasi juga diarahkan pada sektor keuangan dan inklusi finansial melalui sinergi antara Sumitomo Mitsui Banking Corporation dan Pegadaian, serta diperkuat melalui investasi kelembagaan yang melibatkan Japan External Trade Organization (JETRO) dan Kadin Indonesia dalam mendorong kemitraan bisnis. Sektor industri kreatif dan manufaktur juga menjadi fokus pengembangan sebagai bagian dari upaya memperluas sumber pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing nasional.
"Hal ini artinya kunjungan Bapak Presiden ke kedua negara Jepang dan Korea Selatan ini menghasilkan komitmen investasi sebesar Rp 574 triliun," ungkap Airlangga.
Lebih lanjut, Airlangga juga menekankan keseriusan pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif melalui berbagai langkah percepatan penyelesaian kendala (debottlenecking) yang dihadapi pelaku usaha. Upaya tersebut dilakukan secara sistematis guna memastikan setiap hambatan investasi dapat ditangani secara efektif, sehingga proses realisasi proyek dapat berjalan lebih optimal dan memberikan kepastian bagi investor.
(prf/ega)
