KPK Ungkap Biro Jasa Harus Setor Rp100 Ribu hingga Rp2,5 Juta untuk Pengurusan Izin Tinggal WNA di Bali

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan biro jasa harus menyetor sebesar Rp100 ribu hingga Rp2,5 juta ke pihak-pihak di Kantor Imigrasi (Kanim) Ngurah Rai, Bali agar pengajuan pengurusan izin tinggal keimigrasian warga negara asing diproses. Hal itu dialami saat KPK memeriksa enam pihak biro jasa di Bali.

"Dalam pemeriksaan hari ini, saksi-saksi didalami berkaitan dengan setoran yang diberikan dari pihak biro jasa kepada pihak-pihak di Kanim Ngurah Rai. Selain itu juga dugaan setoran yang diberikan oleh para biro jasa ini kepada Kanim di Denpasar," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (25/6/2026).

Baca juga: KPK Kembali Periksa Silmy Karim, Bukti-bukti Dugaan Pemerasan dan Gratifikasi Didalami

"Adapun setoran-setoran yang diberikan ini variatif ya nominalnya, ada yang nilainya dari Rp10 ribu sampai Rp2.500.000 dalam setiap proses pengajuan dokumen, baik KITAS, KITAP, ataupun dokumen keimigrasian lainnya," sambungnya.

Menurutnya, kantor imigrasi setempat tidak akan memproses pengajuan jika tidak ada setoran yang diterima. Maka dari itu, kata Budi, dalam perkara ini terdapat istilah 'uang klik'.

"Sehingga dalam perkara ini kita mengenal juga ada uang klik, uang untuk memproses setiap pengajuan. Artinya ada tindakan-tindakan mempersulit yang dilakukan oleh oknum di keimigrasian kepada para biro jasa yang memohonkan proses dokumen keimigrasian tersebut," ujarnya.

Geledah Kantor Imigrasi di Bali

Sebelumnya, KPK melakukan penggeledahan di beberapa lokasi yang ada di wilayah Bali terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA). Penggeledahan tersebut berlangsung pada 17-19 Juni 2026.

Baca juga: KPK Rincikan Penyitaan Uang dari Geledah Rumah Silmy Karim