Jakarta -
Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman, meminta pemerintah memperbanyak titik Gerakan Pangan Murah (GPM) di daerah terdampak bencana Sumatera. Alex mengatakan GPM harus memperlihatkan keberpihakan negara terhadap korban bencana.
"Ada ribuan kawan-kawan kita yang tercatat sebagai korban bencana hidrometeorologi di Sumatera, Aceh, Sumut, dan Sumbar. Tolonglah titik GPM-nya diperbanyak di daerah bencana ini. Kawan-kawan kita di sana tengah dirundung duka," kata Alex dalam keterangannya, Rabu (3/2/2026).
Adapun permintaan itu disampaikannya saat rapat kerja Komisi IV DPR dengan mitra kerja, Selasa (3/2). Rapat tersebut membahas pengamanan harga dan persiapan stok bahan pangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari data yang disampaikan ID Food, GPM akan digelar di 420 titik se-Indonesia. Namun, hanya 2 titik di Aceh, 4 di Sumut, dan 9 di Sumbar. Alex menekankan titik GPM di daerah terdampak bencana harus diperbanyak dan gratis.
"Mudah-mudahan, ID Food menggelar GPM secara gratis bagi warga korban bencana. Jika ternyata tak gratis, tolong titiknya diperbanyak. Kondisi ekonomi lagi kesulitan di tiga daerah terdampak bencana ini. Kawan-kawan kita tengah ditimpa bencana," terang Alex.
Alex juga mengkritik proporsi pelaksanaan GPM di daerah urban dan padat penduduk. Alex pun mengutip rencana GPM di Jakarta yang akan ada 65 titik GPM, sedangkan di Jawa Tengah hanya 45 titik.
"Sebagai daerah urban, setiap kali libur Lebaran, mayoritas perantau yang jadi penduduk Jakarta, akan pulang kampung berlebaran. Dengan fenomena itu, semestinya GPM di Jakarta, tak lebih banyak dari Jawa Tengah yang sejatinya adalah lokasi tujuan mudik Lebaran warga Jakarta," ujarnya.
Dalam rapat itu, Alex juga mempertanyakan jadwal penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng untuk 33,2 juta keluarga penerima manfaat di 2026. Alex berharap program tersebut disalurkan pada Februari dan Maret 2026.
"Belajar dari pengalaman tahun 2025 lalu, mohon penyaluran Banpang ini disegerakan Bapanas bersama Bulog sebagai pelaksana teknis. Karena, kondisi geografis negara kita yang beragam," ungkap Alex.
"Penyaluran Banpang di pedalaman Papua sana, tentunya akan membutuhkan waktu lebih panjang," tambah Alex.
(amw/rfs)
