Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal, meminta Pemprov DKI Jakarta memberikan subsidi upah sebesar Rp 200 ribu jika UMP DKI tak direvisi. Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menyebut usulan tersebut layak dipertimbangkan.
"Prinsipnya, setiap aspirasi publik layak dipertimbangkan. DPRD mendorong Pemprov DKI untuk membuka ruang dialog lanjutan dengan serikat pekerja, pengusaha, dan Dewan Pengupahan," ujar Khoirudin kepada wartawan, Jumat (16/1/2026).
Ia ingin mencari titik temu terbaik antara perlindungan kesejahteraan buruh, keberlangsungan usaha, dan kemampuan APBD. Bisa jadi, terangnya, solusi tidak hanya satu bentuk, tetapi kombinasi kebijakan yang lebih tepat sasaran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pihaknya, kata Khoirudin, memahami aspirasi ini lahir dari kekhawatiran buruh terhadap tingginya biaya hidup di Jakarta. Dia menyebut aspirasi ini perlu dikaji dan disesuaikan dengan keuangan daerah.
"Aspirasi ini patut kita dengarkan dan hormati. Namun tentu, setiap kebijakan subsidi harus dikaji secara menyeluruh, mulai dari kemampuan fiskal daerah, ketepatan sasaran, hingga keberlanjutan anggaran, agar kebijakan tersebut benar-benar membantu pekerja tanpa mengganggu stabilitas keuangan daerah dan dunia usaha," tutur dia.
Hal senada juga diutarakan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino. Ia mengaku memahami keresahan para buruh mengenai biaya hidup yang makin berat di Jakarta.
"Usulan subsidi Rp 200 ribu itu wajar sebagai aspirasi, tapi kebijakan upah tetap harus dihitung matang supaya nggak malah berdampak ke dunia usaha dan ujung-ujungnya merugikan pekerja juga," ujar Wbi.
Ia mengutarakan UMP Rp 5,7 juta ditetapkan lewat mekanisme resmi dan fungsinya memang sebagai batas minimum, bukan buat nutup semua kebutuhan hidup.
"Karena itu, menurut saya yang lebih penting sekarang adalah bagaimana Pemprov memperkuat kebijakan yang langsung meringankan biaya hidup buruh, seperti subsidi transportasi, kesehatan, dan perumahan, supaya penghasilan mereka benar-benar terasa manfaatnya," jelasnya.
Sebelumnya, demonstrasi buruh digelar di depan Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Buruh menuntut agar UMP DKI Jakarta 2026 direvisi menjadi Rp 5,89 juta.
"Kalau kamu sebagai Gubernur tidak mau pabrik tutup dan juga buruh, karyawan, pekerja, orang-orang yang kerja di gedung-gedung bertingkat ini juga nggak susah, subsidi upah dong. Berapa? Rp 200 ribu. Selama berapa? Satu tahun. Di Brasilia, Sao Paulo, di Brasil itu juga dilakukan oleh wali kotanya. Di Sydney, itu juga Wali Kota Sydney melakukan subsidi upah," kata Said selaku Presiden KSPI.
Said mengatakan dengan kebutuhan hidup layak (KHL) saat ini, masyarakat perlu menomboki Rp 160 ribu dari gaji UMP 2026 yang diberikan. Dia meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memahami hal tersebut.
"Gubernur Pramono Anung harus paham itu bahwa orang yang bekerja di Jakarta dengan pendapatan Rp 5,73 juta itu nombok. Kalau mengacu pada KHL saja, nombok-nya Rp 160 ribu. Kita semua, kamu semua, siapa pun yang kerja di Jakarta hidup untuk nombok," katanya.
(isa/lir)
