Jakarta -
Kementerian Sosial bertindak sebagai Koordinator Bidang Sosial dalam Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Peran tersebut mencakup pelaksanaan pemulihan sosial psikologis, rehabilitasi sarana sosial dan budaya masyarakat, dukungan pada kesehatan, pendidikan, agama, budaya dan cagar budaya, serta penguatan lembaga sosial di wilayah terdampak bencana.
Rapat koordinasi Satgas yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, menegaskan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan dengan pendekatan membangun lebih baik dan lebih tangguh. Ketua Tim Pengarah Satgas, Menko PMK Pratikno menekankan bahwa pemulihan pascabencana tidak sekadar mengembalikan kondisi semula.
"Kita bukan hanya sekedar membangun seperti semula, tapi kita harus berkomitmen untuk membangun lebih baik dan lebih tangguh, artinya tangguh untuk menghadapi bencana di masa depan," kata Pratikno dalam keterangan tertulis, Kamis (15/1/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pratikno menegaskan pentingnya data tunggal terintegrasi sebagai dasar seluruh kebijakan dan intervensi lintas sektor.
"Misi utamanya adalah mempunyai data tunggal dengan dashboard yang terintegrasi supaya intervensinya akurat dan akuntabilitasnya bisa dijaga maksimal," tuturnya.
Sebagai koordinator bidang sosial, Kementerian Sosial melaksanakan intervensi secara bertahap mulai dari perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, hingga pemberdayaan sosial ekonomi.
Hingga akhir Desember 2025, Kemensos telah menyalurkan 223.146 paket logistik, 118.100 kilogram beras reguler, dan 20.990 paket sembako, serta mengoperasikan 42 dapur umum di wilayah terdampak. Dukungan tersebut diperkuat dengan pengerahan 648 personel Tagana, yang melayani lebih dari 110 ribu jiwa.
Kemensos juga menyalurkan santunan korban meninggal kepada 111 jiwa dengan total nilai Rp 1,665 miliar. Pada aspek rehabilitasi sosial, Kemensos menyalurkan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) senilai lebih dari Rp 1,54 miliar yang diberikan berdasarkan hasil asesmen kebutuhan dan mencakup nutrisi, obat-obatan, perlengkapan belajar, layanan dukungan sosial, layanan kesehatan, kebutuhan pribadi, hingga alat bantu disabilitas.
Dalam fase pemberdayaan sosial, Kemensos menyiapkan penguatan ekonomi masyarakat terdampak melalui program pemberdayaan sosial ekonomi yang pelaksanaannya menunggu usulan pemerintah daerah. Selain itu, program itu juga menunggu penetapan dari Kementerian Dalam Negeri selaku Ketua Satgas dengan tetap mengacu pada data BNPB dan mekanisme BNBA.
Dampak sosial ekonomi bencana juga menjadi perhatian Satgas. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyoroti potensi peningkatan kemiskinan akibat bencana di Sumatera.
"Jumlah angka kemiskinan akan semakin meningkat. Kontribusi bencana Sumatra kepada kemiskinan di tingkat nasional diperkirakan 0,49 persen, dan kemiskinan ekstrem meningkat 0,20 persen," katanya.
Dia menegaskan bahwa pemulihan ekonomi masyarakat harus dilakukan melalui intervensi langsung yang mendorong aktivitas ekonomi lokal.
"Cash for work atau program padat karya tunai harus menjadi inti dari seluruh bantuan pemerintah pusat," tuturnya.
Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi kunci keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan pentingnya kesepakatan mekanisme kolaborasi lintas pemerintahan.
"Ini penting terkait dengan mekanisme kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, terkait dengan pendanaan dan pembangunan infrastruktur yang ada di bawah pemerintah daerah," ungkap AHY
"Ini harus disepakati sehingga tidak ada overlapping dan semuanya mendapat sentuhan yang proporsional," tambahnya.
Dalam kesempatan ini Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa seluruh upaya pemulihan sosial dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan, sejalan dengan mandat Keppres dan koordinasi Satgas.
"Sebagai koordinator bidang sosial, Kementerian Sosial memastikan pemulihan sosial pascabencana berjalan menyeluruh, mulai dari perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, hingga pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat terdampak," jelas Gus Ipul.
Dia menambahkan bahwa seluruh bantuan sosial Kemensos disalurkan melalui mekanisme yang akuntabel dan berbasis data.
"Kami memastikan bantuan sosial disalurkan berdasarkan data yang tervalidasi, melalui usulan pemerintah daerah, validasi Kemendagri, dan data BNPB, sehingga tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan," tuturnya.
Menurut Gus Ipul, pemulihan sosial pascabencana tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial masyarakat dalam jangka panjang.
"Pemulihan sosial ini kami arahkan untuk membangun kohesi sosial, menjaga keberfungsian masyarakat, dan mendorong kebangkitan sosial ekonomi secara berkelanjutan," tutupnya.
(akn/ega)
