loading...
Mensos Saifullah Yusuf didampingi Wamensos Agus Jabo Priyono memberikan keterangan kepada awak media saat konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (5/5/2026). Foto/Yuwantoro Winduajie
JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mewanti-wanti jajarannya untuk menjalankan proses pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan. Hal ini diungkapkan Gus Ipul menyusul polemik anggaran pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat .
Diketahui, sorotan publik mencuat setelah dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2026 di sistem SiRUP menunjukkan alokasi anggaran sebesar Rp27 miliar dari APBN untuk pengadaan 39.345 pasang sepatu.
Dari angka tersebut, harga satuan sepatu diperkirakan mencapai sekitar Rp700 ribu per pasang. Harga tersebut dinilai sebagian pihak lebih tinggi dari harga pasar.
Menanggapi hal itu, Gus Ipul menyebut pihak kementerian berkomitmen untuk tidak akan mencampuri proses pengadaan. "Itu yang kami terus sampaikan kepada teman-teman, khususnya juga yang diberi tugas melakukan pengadaan barang dan jasa. Saya dan Pak Wamen komitmen dari awal untuk tidak akan mengintervensi, tidak akan mencampuri, tidak akan titip-titip, tidak akan mengarahkan proses-proses pengadaan barang dan jasa di Kementerian Sosial,” ujar Gus Ipul saat konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial, Selasa (5/5/2026).
Baca Juga: Pemerintah Bangun Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan Garuda, Ini Perbedaannya
Gus Ipul menambahkan, pihaknya selalu mengingatkan jajaran agar berpegang pada ketentuan dan etika dalam setiap proses pengadaan. "Ini adalah tekad dan komitmen kami berdua. Kami selalu memberikan arahan untuk betul-betul berpegang kepada ketentuan-ketentuan dan etika-etika yang seharusnya dipegang oleh para penanggung jawab pengadaan barang dan jasa."
Gus Ipul juga memastikan bahwa seluruh program, termasuk pengadaan pada tahun sebelumnya telah melalui proses audit. "Nah, untuk itulah, ya, teman-teman sekalian, proses-proses telah dilaksanakan dan pada tahun 2025 tentu program-program sudah berjalan, dan seluruh program itu juga diaudit oleh BPKP, diaudit juga oleh BPK. Setiap temuan-temuan tentu akan segera kami tindak lanjuti sebagai catatan agar tidak terulang pada tahun-tahun berikutnya,” katanya.
