Jakarta -
Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN Eddy Soeparno menanggapi potensi tembusnya defisit APBN hingga 3,18-4% akibat meningkatnya beban fiskal karena lonjakan harga migas. Ia yakin tim ekonomi pemerintah akan mencari solusi yang tepat tanpa membebani masyarakat.
Eddy juga mengapresiasi langkah cepat tim ekonomi pemerintah yang telah memproyeksikan dampak perang di Timur Tengah terhadap kondisi perekonomian nasional, termasuk potensi peningkatan defisit APBN pada 2026.
"Sejak awal pecahnya perang di Timur Tengah, saya telah menyampaikan pentingnya kewaspadaan mengantisipasi lonjakan harga migas, melemahnya kurs Rupiah dan tersendatnya pasokan migas yang kita impor. Ketahanan fiskal dan kehandalan pasokan migas merupakan kunci dari upaya Indonesia untuk melalui gejolak geopolitik yang sangat disruptif ini dengan aman," kata Eddy, dalam keterangannya, Minggu (15/3/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Eddy menyatakan pemerintah memang dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk memperlebar defisit APBN di atas 3% terhadap PDB. Namun, ia mengingatkan pemerintah tetap mewaspadai risiko penurunan peringkat sovereign rating jika kebijakan fiskal dan pengelolaan APBN dinilai kurang prudent.
Ia menambahkan saat ini pemerintah dihadapkan pada pilihan yang sulit, yakni mengencangkan ikat pinggang dengan memangkas sementara sejumlah kegiatan yang dibiayai APBN atau menarik pinjaman baru untuk menutup defisit APBN yang semakin melebar.
"Opsi pertama tampaknya dapat dilaksanakan lebih cepat, dengan catatan bahwa pemotongan anggaran tidak akan memangkas pertumbuhan ekonomi. Artinya, pemerintah tetap memberikan bantalan sosial seperti Bansos, BLT dan subsidi listrik (untuk pengguna 450 dan 900 kVA), agar daya beli masyarakat terjaga," ujarnya.
"Opsi kedua juga terbuka, meski di saat credit rating Indonesia mengalami penurunan, cost of funds pinjaman baru tentu akan meningkat," lanjutnya.
Ke depan, Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia itu optimistis kebijakan pemerintah akan tetap mengutamakan resiliensi ekonomi serta menjaga daya beli masyarakat dalam menghadapi potensi kontraksi ekonomi akibat perang yang berkepanjangan.
"Kita telah berpengalaman melalui COVID-19 dengan tetap menjaga agar kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi di saat terjadi perlambatan ekonomi. Karena ruang fiskal kita saat ini terbatas, tim ekonomi pemerintah perlu segera merumuskan prioritas penggunaan APBN ke depannya agar setiap Rupiah yang dibelanjakan mendorong ekonomi kita untuk tumbuh," tegasnya.
Terakhir, Eddy berpesan agar potensi disrupsi pasokan energi dan mata rantai logistik dapat diantisipasi serta dicarikan solusinya sedini mungkin.
"Upaya berbagai negara untuk mengamankan pasokan energi dan pangan di dalam negerinya mengharuskan Indonesia untuk melakukan hal yang sama. Prioritasnya adalah mendapatkan reliability ketimbang availability of supply dan ke depannya mengokohkan ketahanan energi Indonesia melalui percepatan transisi energi serta peningkatan lifting migas nasional," tutupnya.
(akd/ega)
