Serang -
Pemerintah Provinsi Banten menggelar razia kendaraan yang belum membayar pajak di lingkungan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang. Sebanyak 86 kendaraan milik aparatur sipil negara (ASN) tercatat menunggak pajak.
Razia digelar pada Rabu (17/9/2025), bertepatan dengan apel Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) dan perayaan Maulid Nabi. Petugas dari beberapa Kantor Samsat dikerahkan untuk memeriksa kendaraan ASN yang terparkir di kawasan KP3B.
Petugas mengecek kaca depan atau pelat nomor kendaraan. Jika diketahui sudah lewat masa berlaku pajaknya, kendaraan akan ditempeli stiker tanda belum membayar pajak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ternyata cukup banyak ASN yang menggunakan kendaraan pribadi tapi belum membayar pajak. Selama ini kami selalu menekankan kepada masyarakat agar taat bayar pajak," ujar Sekda Provinsi Banten Deden Apriandhi.
Deden berharap para ASN dapat memberi contoh dalam ketaatan membayar pajak sehingga masyarakat juga terdorong membayar pajak kendaraan tepat waktu.
"Nah, sekarang kami tekankan dulu kepada seluruh ASN Pemprov Banten supaya memberi contoh. Dengan begitu, kepatuhan pajak bisa dimulai dari kami," katanya.
Ia menyebutkan 86 kendaraan roda dua dan roda empat yang terjaring razia bisa menjadi potensi tambahan pendapatan asli daerah (PAD) jika pemiliknya segera membayar pajak.
"Alhamdulillah sekitar 86 kendaraan. Kalau dihitung nominal, potensi pajak yang bisa didapat hampir Rp 200 juta. Lumayan untuk satu hari, dan mudah-mudahan para ASN segera melunasi kewajibannya," ucapnya.
Sementara itu, Plt Kepala Bapenda Banten, Rita Prameswari, mengatakan akan ada tindak lanjut dari temuan banyaknya ASN yang belum bayar pajak. Bapenda akan berkoordinasi dengan OPD tempat para ASN penunggak bekerja.
"Seperti kata Pak Sekda, hasil pendataan akan kita inventarisasi dulu. Nanti kita klaster berdasarkan OPD mana saja. Kemudian, akan koordinasi dengan kepala OPD terkait, apakah pembayarannya dipotong dari tunjangan atau langsung dibayar ke samsat terdekat," ucapnya.
Ia juga menyampaikan ada satu mobil dinas yang diketahui belum membayar pajak. Pihaknya akan berkomunikasi dengan OPD terkait agar tunggakan segera dilunasi.
"Ada satu kendaraan dinas yang juga belum bayar pajak. Sudah kita tempel stiker dan diberi peringatan untuk segera melunasi," ujarnya.
(aik/mea)
