Jakarta -
Projo mengusulkan pemerintah membentuk badan khusus pengendali LPG subsidi menyusul gejolak pasar minyak dunia. Projo menilai tingginya porsi impor LPG yang mencapai 70-80 persen menunjukkan besarnya ketergantungan konsumsi domestik terhadap dinamika harga minyak mentah global.
"Kita jangan terjebak pada angka bahwa suplai dari Hormuz hanya 20% terhadap kebutuhan nasional. Kita fokus pada ketersediaan minyak mentah di pasar dunia disertai harga yang eksponensial," kata Ketua DPP Projo bidang Pertahanan dan Kajian Strategis Abi Rekso dalam keterangannya, Rabu (18/3/2026).
"Kita belum bisa intervensi pasar minyak mentah dunia, maka yang bisa lakukan adalah meregulasi konsumsi LPG tepat guna dan tepat sasaran. Oleh karenanya, saya mengusulkan agar pemerintah segera membentuk Badan Pengendalian LPG Bersubsidi," lanjutnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Abi Rekso memaparkan, jika terjadi kelangkaan LPG, tidak bisa sepenuhnya disalahkan kepada pemerintah karena banyak negara juga mengalami kesulitan impor minyak. Namun, menurut dia, negara punya tanggung jawab bahwa barang bersubsidi harus sampai kepada masyarakat rentan sesuai mandat UUD'45.
"Mungkin Badan Pengendalian LPG Bersubsidi ini berdiri secara ad hoc berdasarkan peraturan presiden. Menteri ESDM sebagai ketua pelaksana, dengan melibatkan Pertamina, TNI-Polri, kepala daerah, dan Jaringan Masyarakat Sipil. Ini bukan bagi-bagi LPG subsidi ya, badan ini memastikan kaum rentan dan UMKM tetap terjaga pasokan kebutuhan LPG. Karena BPH-Migas kan tidak bekerja seperti itu," ujar Abi Rekso.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjamin bahwa pasokan LPG dipastikan aman hingga Idul Fitri. Menteri Bahlil juga menjelaskan bahwa Indonesia melakukan impor LPG 70–75% dari kebutuhan total kebutuhan LPG 9 juta ton per tahun.
"Nah yang kita impor dari Middle East itu Bapak adalah crude-nya. Jadi minyak mentahnya itu 20% memang dari Middle East. Sisanya kita dapat dari Angola, Nigeria, Brasil, kemudian sebagian Amerika, sebagian dari Malaysia," papar Bahlil dalam sidang kabinet di hadapan Presiden Prabowo.
(eva/imk)
