Gas LPG 3 Kg Langka, Pemprov Jakarta Akan Gelar Operasi Pasar

Jakarta -

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta buka suara soal kelangkaan gas LPG 3 kilogram (kg) di beberapa wilayah. Pemprov Jakarta akan menggelar operasi pasar.

"Saya harapkan tidak perlu menumpuk gas LPG terlalu banyak, dan kebutuhan sehari-hari, masalah itu akan kita atasi mungkin dengan operasi pasar," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho, saat dikonfirmasi, Senin (3/2/2025).

Disnakertransgi DKI Jakarta sedang mengupayakan penanganan kelangkaan LPG 3 kg. Disnakertransgi akan meminta para agen atau pangkalan memantau ketersediaan stok dengan melaporkan kondisi pangkalan pada waktu pagi dan sore hari.

Disnakertransgi DKI Jakarta juga akan meminta agen untuk segera mengirim gas 3 kg ke wilayah-wilayah stok di pangkalan.

"Tentunya ke depan kita akan membahas HET (harga eceran tertinggi) untuk dinaikkan sesuai dengan daerah penyangga," ungkapnya.

Lebih lanjut, Disnakertransgi DKI Jakarta juga akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Pertamina, hingga Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta.

"Untuk bisa menstabilkan lagi, jadi tidak usah panic buying, normal aja pembelian ya dan stok masih ada, cuma mata rantai distribusi ini seperti apa jangan sampai ada hambatan lagi," ucapnya.

Sementara itu, Hari menuturkan pada 2025 ini, DKI Jakarta memperoleh kuota elpiji 3 kg sebesar 207.555 metrik ton. Kuota ini, 15 persen lebih rendah dari usulan Pemprov Jakarta, yakni sebesar 433.934 metrik ton.

"(Tahun) 2025 Disnakertransgi mengajukan usulan kuota itu sebesar lebih dari penyaluran kemarin sekitar 433.933 artinya metik ton atau 4 persen lebih besar realisasi dari 2024 supaya tidak kekurangan," imbuhnya.

Menteri ESDM Bantah Gas 3 Kg Langka

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan tidak ada kelangkaan tabung gas LPG 3 kg. Sebab, Bahlil menyebut kebutuhan terhadap gas LPG 3 kg tahun 2024 dengan 2025 sama.

"Kelangkaan daripada LPG itu sebenarnya enggak ada, enggak ada. Kenapa? Karena semua kebutuhan dari tahun 2024 ke 2025, volumenya sama, dan kami siapkan sekarang," kata Bahlil kepada wartawan di kawasan Bogor, Jawa Barat, Minggu (2/2).

Bahlil menjelaskan yang terjadi saat ini bukanlah kelangkaan, tapi proses perubahan dari pengecer menjadi pangkalan. Menurutnya, pemerintah telah menganalisa dan menunjukkan bahwa masih terjadi kenaikan di tingkat pengecer yang memberatkan masyarakat.

Dia mengatakan saat ini pemerintah sedang merancang aturan agar status para pengecer bisa diubah menjadi pangkalan supaya masyarakat bisa mendapatkan harga yang sesuai jika membeli langsung di pangkalan.

(bel/jbr)