Jakarta -
Sebanyak sepuluh Asosiasi Desa mendukung program makan bergizi gratis (MBG) dan koperasi desa merah putih (Kopdes). Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto mengatakan program tersebut banyak menyerap banyak pekerja dari desa.
Hal itu disampaikan Yandri setelah rapat koordinasi bersama 10 Asosiasi Desa di Kantor Kemendes, Selasa (23/6/2026). Dia mengatakan rapat koordinasi itu membahas manfaat MBG dan Kopdes bagi desa.
"Seperti MBG, banyak melahirkan desa-desa tematik, ada desa melon, desa apa namanya? jagung, desa beras, desa nila, ayam petelur, dan lain sebagainya. Dan banyak juga BUMDes bekerja sama sebagai mitra yang mempunyai SPPG dengan kerja sama dengan BGN," ujar Yandri kepada wartawan di lokasi, Selasa (23/6).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengatakan MBG menyerap sebanyak 50 orang tenaga kerja untuk SPPG dari desa. Serta, Asosiasi Desa menyebut bahwa warga desa sangat membutuhkan MBG.
"Karena jarang selama ini penduduk desa itu setiap minggu itu bisa makan telur, makan daging ayam, dan sebagainya. Semenjak ada MBG, alhamdulillah mereka merasakan manfaatnya. Termasuk tadi lahir pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru," ucapnya.
Sebab itu, lanjut Yandri, sepuluh Asosiasi Desa menyatakan siap mengawal MBG dan Kopdes dalam sisi pembangunan. Serta dalam operasional, karena Kopdes akan berfungsi untuk pemerataan ekonomi dan sumber pendapatan baru di desa.
"Karena 20% dari pendapatan Kopdes itu akan menjadi pendapatan asli desa, sisa hasil usahanya 80%-nya akan kembali juga ke rakyat di desa. Dan termasuk akan mengurangi pengangguran di desa karena tenaga kerja yang akan bekerja di Kopdes itu diambil dari desa setempat," ucapnya.
"Jadi, semua asosiasi 10 tadi kompak mendukung penuh program Bapak Presiden Prabowo melalui Asta Cita ke-6 Bapak Presiden, yang kami terjemahkan dalam 12 Aksi Bangun Desa Bangun Indonesia," tambahnya.
Yandri mengatakan berbagai aspirasi maupun kritik terkait MBG dan Kopdes akan dihargai pemerintah. Pemerintah tidak menutup diri untuk siapapun yang konstruktif untuk perbaikan yang lebih sempurna lagi.
"Karena memang program Bapak Presiden ini sangat besar dan masif, menyentuh jutaan orang. Tentu program yang besar ini perlu kolaborasi. Ya, kolaborasi itu kalau kami di Kementerian Desa ada program pentahelix, jadi semua pihak terlibat. Nah, termasuk MBG dan KDMP ini. Jumlahnya sangat besar. Bahwa ada kekurangan, iya. Tidak mungkin namanya manusia tidak punya kekurangan," tuturnya.
"Nah, kami sampaikan di mana-mana, bilamana ada kekurangan, yang kekurangan itu yang kita sempurnakan. Bukan berarti programnya yang distop atau yang dihentikan," tutupnya.
(rdp/rdp)
