Ratusan diaspora Indonesia di Sydney menggelar aksi damai menyuarakan 17+8 tuntutan serta menyerukan langkah kebijakan darurat untuk memulihkan kepercayaan rakyat terhadap negara. Ada 250 diaspora yang berhimpun dalam Gerakan untuk Sydney Bersuara (GUSAR) menggelar aksi damai di Victoria Park, Sydney.
Aksi digelar Sabtu (6/9/2025) waktu setempat). GUSAR adalah inisiatif kolektif warga, non-partisan dan non-afiliasi, yang bertujuan menguatkan suara masyarakat sipil Indonesia.
"Kontrak sosial dalam UUD 1945 mewajibkan negara melindungi segenap bangsa dan menyejahterakan seluruh warga. Ketika kebijakan dan praktik di lapangan menyimpang, diaspora tidak boleh diam. Kami memilih bersuara, tertib, dan jelas arah," kata salah satu Fasilitator Aliansi Gusar, Mahesti Hasanah dalam keterangannya, Sabtu (6/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mereka melihat kontrak sosial yang dijanjikan UUD 1945 tengah melemah. Selain itu, peangku respons pemangku kepentingan terhadap tuntutan tersebut belum bermakna.
Mereka menilai privilese pejabat dan minimnya transparansi merusak legitimasi, pendekatan keamanan kerap mengganggu kebebasan sipil. Di sisi lain, beban hidup rakyat kian berat.
"Ketika kanal partisipasi menyempit, diaspora tidak memilih diam. Kami merawat
harapan dengan bersuara; tertib, damai, dan jelas arah," ujar diaspora Indonesia asal Kupang dan mahasiswa di University of Sydney, Ifana Tungga.
Adapun sejumlah hal yang dibahas dalam aksi tersebut yakni:
Platform & Jalan Eksekusinya
-Platform tuntutan kami adalah 17+8: dari pemulihan hak sipil (TNI kembali ke barak,
hentikan kekerasan & kriminalisasi, bebaskan demonstran, tim investigasi
independen) hingga pembenahan politik-hukum (reform DPR & partai, penguatan
pengawas, perampasan aset) dan perbaikan ekonomi (reform pajak berkeadilan,
upah layak, perlindungan pekerja, penataan PSN).
-Jalan eksekusinya kami ringkas menjadi 3 Agenda Inti - sebuah paket kebijakan
prioritas, terukur, dan tidak melebar - agar 17+8 bisa diwujudkan secara nyata.
Agenda Inti (Kebijakan Prioritas yang Kami Dorong)
1. Supremasi Sipil dalam Keamanan Publik: Polri Fokus Kamtibmas, TNI Terbatas
Tegaskan kendali sipil atas operasi kepolisian; batasi pelibatan TNI pada keadaan luar biasa dengan dasar hukum tertulis, persetujuan otoritas sipil, dan batas waktu jelas; selaraskan mandat Polri untuk pencegahan kejahatan dan pengendalian massa berbasis de-eskalasi (SOP, kamera tubuh, publikasi data
penangkapan/korban, audit pascakejadian); hentikan kriminalisasi masyarakat sipil yang menyatakan aspirasinya dan jamin hak berkumpul/berpendapat; penanganan korupsi dipimpin lembaga independen, Polri berperan koordinatif guna meniadakan konflik kepentingan.Implementasi 17+8: hentikan kekerasan & kriminalisasi, bebaskan demonstran, patuhi SOP, kembalikan TNI ke barak, perkuat Komnas HAM/Ombudsman/Kompolnas.
2. Pembaharuan Sistem & Tata Kelola Partai/DPR
Transparansi keuangan (audit independen terbuka), standar etik & rekrutmen yang ketat, serta jaminan fungsi oposisi dan partisipasi warga. Tujuannya: mengembalikan kredibilitas DPR & partai sebagai kanal aspirasi rakyat, bukan privilese elite. Implementasi 17+8: bersihkan & reformasi DPR, buka anggaran & audit harta, sanksi etik, dialog bermakna DPR-mahasiswa-masyarakat sipil.
3. Perampasan & Pengelolaan Aset + Transparansi & Keadilan Anggaran untuk
Kemakmuran Rakyat
Rampas aset hasil korupsi/penguasaan melawan hukum serta aset korporasi yang ditelantarkan, kelola profesional & transparan bagi layanan publik strategis (pangan, perumahan rakyat, penguatan UMKM); selaraskan reform pajak berkeadilan (termasuk opsi pajak kekayaan) dan pengurangan beban konsumsi; evaluasi kebijakan anggaran termasuk dana transfer ke daerah agar adil dan responsif; perbaiki mekanisme pemantauan publik (dasbor real-time, audit partisipatif, laporan berkala) untuk memastikan uang rakyat sampai ke rakyat; realokasi belanja tak
mendesak ke perlindungan sosial.
Implementasi 17+8: sahkan perampasan aset, reform perpajakan, upah layak, cegah PHK, lindungi pekerja kontrak, tinjau ulang PSN yang tidak pro-rakyat/lingkungansahkan perampasan aset, reform perpajakan, evaluasi transfer ke daerah & transparansi anggaran, upah layak, cegah PHK, lindungi pekerja kontrak, tinjau ulang PSN yang tidak pro-rakyat/lingkungan. Ke depan, GUSAR berkomitmen memantau, mengevaluasi, dan mengoreksi kerja-kerja pemerintah maupun wakil rakyat yang tidak selaras dengan mandat konstitusi dan prinsip negara hukum. Komitmen ini diwujudkan melalui pemantauan kebijakan berbasis data, pelaporan berkala kepada publik, kanal partisipasi diaspora yang terbuka, serta advokasi non-kekerasan.
GUSAR akan terus menjadi ruang aman bagi siapa pun untuk menyampaikan pendapat, kegelisahan, dan harapan secara tertib, non-kekerasan, dan menghormati martabat manusia. GUSAR juga akan membangun dan merawat solidaritas - baik dengan komunitas
diaspora secara internasional maupun masyarakat madani di Indonesia - untuk saling menguatkan, berbagi sumber daya, dan memastikan suara warga tetap terdengar dan berdampak. Bersama, kita memulihkan kepercayaan publik dan mengembalikan politik kepada rakyat.
Simak juga Video 'Istana soal Tuntutan 17+8: Semua Ditindaklanjuti':
(dek/dhn)
