Jakarta -
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan sejumlah langkah antisipasi terkait potensi pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Salah satu langkah yang disiapkan ialah melakukan efisiensi dengan memangkas belanja yang tidak menjadi prioritas.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, mengatakan Pemprov DKI memahami kekhawatiran yang sebelumnya disampaikan DPRD DKI Jakarta terkait kemungkinan pemotongan DBH yang dapat berdampak pada postur APBD.
"Kami memahami kekhawatiran DPRD DKI terkait kemungkinan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) lagi, sebagaimana yang pernah terjadi sebelumnya dan berdampak pada postur APBD," kata Chico saat dihubungi, Selasa (23/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski demikian, Chico menegaskan Pemprov DKI akan tetap menjaga program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, efisiensi akan difokuskan pada belanja nonprioritas tanpa mengurangi layanan dasar.
"Pemprov DKI di bawah Gubernur Pramono Anung menyikapi hal ini dengan sikap bijak dan proaktif. Kami menghargai kondisi fiskal nasional, namun tetap fokus pada prioritas utama, yakni menjaga kesejahteraan warga dan akselerasi pembangunan menuju Jakarta 5 abad," ujarnya.
Menurut Chico, langkah pertama yang akan dilakukan ialah realokasi anggaran secara ketat. Belanja yang tidak mendesak akan dikurangi agar program pelayanan publik tetap berjalan optimal.
"Kami melakukan efisiensi dan realokasi anggaran secara ketat, memotong belanja nonprioritas tanpa mengurangi layanan dasar kepada masyarakat seperti pendidikan gratis, kesehatan, transportasi publik, penanganan sampah, banjir, dan penataan permukiman kumuh," jelasnya.
Selain efisiensi anggaran, Pemprov DKI berupaya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya itu dilakukan melalui peningkatan investasi, inovasi pendapatan daerah, serta optimalisasi peran badan usaha milik daerah (BUMD).
"Kami juga mendorong optimalisasi pendapatan daerah sendiri melalui inovasi, peningkatan investasi, dan pemberdayaan BUMD agar aset daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal," tuturnya.
Tak hanya itu, Pemprov DKI juga membuka peluang pembiayaan alternatif untuk mendukung program-program strategis. Skema kolaborasi dengan sektor swasta menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan.
"Kami menjajaki pembiayaan alternatif yang kreatif dan sesuai regulasi, seperti skema kolaborasi dengan swasta melalui Jakarta Collaboration Fund dan instrumen pembiayaan daerah lainnya agar program strategis tetap berjalan," tuturnya.
Chico menilai tantangan fiskal tersebut tidak akan menghambat langkah Jakarta menuju usia ke-500 tahun. Menurutnya, pembangunan kota tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi juga kolaborasi berbagai pihak.
"Momentum menuju 5 abad Jakarta bukan hanya soal anggaran, melainkan kolaborasi semua pihak, baik Pemprov, DPRD, swasta, maupun masyarakat, untuk membangun kota global yang berpihak pada warga," ucapnya.
Pemprov DKI juga memastikan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar potensi pemotongan DBH dapat diminimalkan. Di saat yang sama, berbagai program pembangunan dan pelayanan publik disebut akan tetap menjadi prioritas.
"Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pemotongan DBH dapat diminimalisir di masa mendatang, sambil memastikan Jakarta tetap tangguh dan terus maju," pungkas Chico.
(bel/jbr)
