Jakarta -
Pimpinan DPR RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pabrik ban Michelin, Cikarang, Jawa Barat. DPR meminta perusahaan menindaklanjuti sejumlah hal, termasuk penghentian pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan.
"Hari ini kami mendapatkan laporan dari teman-teman serikat pekerja di PT Multistrada tentang adanya rencana PHK sepihak dari perusahaan. Oleh karena itu, kami datang untuk kemudian berkomunikasi, membantu komunikasi dengan pihak perusahaan," kata Dasco di pabrik ban Michelin, Jawa Barat, Senin (3/11/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dasco mengatakan telah menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pihak manajemen perusahaan. DPR meminta proses PHK dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.
"Tapi karena manajemennya, pengambilan keputusannya tidak hadir karena memang kita datangnya juga nggak ngasih tahu sehingga tadi kita sudah berbicara dengan perwakilan perusahaan tadi," ungkapnya.
Dasco juga meminta proses PHK untuk saat ini tak dilanjutkan. Ia menegaskan proses PHK harus mengikuti standar dari aturan dalam UU ketenagakerjaan.
"Ada dua hal, yang pertama bahwa proses PHK tentunya mengacu pada perjanjian kerja bersama, kemudian yang kedua apabila perundingan-perundingan telah melalui tahapan penyajian perjanjian kerja bersama itu sudah dilalui, apabila terjadi PHK yang tidak bisa dihindari itu harus juga mengikuti aturan ketenagakerjaan yang berlaku," ungkap Dasco.
"Dan pihak dari PT Mulistrada berjanji akan menyampaikan ke owner perusahaan. Dan kami minta bahwa sejak saat ini, proses-proses PHK tidak dilanjutkan dulu," tambahnya.
Ia menyebut ada indikasi pelanggaran terhadap isu PHK sepihak perusahaan Michelin. Dasco meminta prosedur yang berlaku untuk diikuti dengan benar.
"Ya justru karena ada pelanggaran ya, kita ke sini. Sehingga kita minta supaya proses ini diberhentikan dulu supaya tidak ada pelanggaran. Harus ikuti prosedur yang berlaku," ungkapnya.
Dasco mengatakan berdasarkan pernyataan pihak manajemen Michelin belum ada yang di-PHK. Meski begitu, ia meminta proses PHK tidak diteruskan.
"Kalau menurut pihak manajemen belum ada yang di-PHK, masih dalam proses. Sehingga kita minta itu disetop dulu dan dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku," imbuhnya.
(dwr/eva)
