Dampak Perang Dagang, DPR Dorong Impor Gas Penuhi Kebutuhan Industri

JAKARTA - DPR mendorong pemerintah mempertimbangkan opsi impor gas bumi untuk memenuhi kebutuhan energi nasional terutama di sektor industri dan pembangkit listrik. Dorongan ini muncul di tengah potensi penurunan harga gas global akibat perang dagang antara Amerika Serikat dan China.

Ketua Komisi XII DPR Sugeng Suparwoto menyatakan ketegangan dagang antara dua negara adidaya tersebut menyebabkan melimpahnya pasokan energi global. Kondisi ini dinilai menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi melalui impor gas.

"Saya kira menarik ini, apakah ada peluang impor kalau memang ada kekurangan di dalam negeri," ujar Sugeng dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM, Senin (28/4).

Dia menjelaskan, ditolaknya ekspor gas dari AS ke China menyebabkan kelebihan pasokan yang berdampak pada penurunan harga minyak mentah dan gas. "Terbukti crude anjlok, gas juga anjlok. Agak luar biasa ini. Sementara kita bisa impor, mungkin. Tapi sekali lagi, pemanfaatan gas dalam negeri tetap menjadi perhatian sebagaimana komitmen pemerintahan Prabowo–Gibran," ujarnya.

Menurut Sugeng, saat ini terjadi ketimpangan antara pasokan dan permintaan gas di dalam negeri. Penurunan pasokan gas pipa dari sumber eksisting akibat penurunan alamiah menjadi perhatian utama.

Padahal, kebutuhan gas untuk sektor industri, pembangkit listrik, dan bahan baku pupuk harus tetap terjaga. "Bukan hanya berkaitan dengan ketahanan energi, tetapi juga ketahanan pangan," tegasnya.

Anggota Komisi XII dari Fraksi PKB, Iyeth Bustami menambahkan bahwa opsi impor gas bumi bisa menjadi solusi jangka pendek sambil menunggu pembangunan infrastruktur dalam negeri rampung. Infrastruktur ini meliputi integrasi jaringan pipa gas wilayah Barat dan Timur serta pengembangan sumber gas baru di wilayah Indonesia Timur. "Maka yang terpenting untuk sementara ini adalah bagaimana supaya pasokannya menjadi lancar," katanya.

Senada, Alfons Manibui dari Fraksi Golkar menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur gas harus memajukan seluruh wilayah Indonesia secara merata. "Sekarang timbangannya lebih berat di Barat. Harus dibuat setara. Ini aspek filosofis yang penting," ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Komisi XII menyepakati beberapa poin penting. Di antaranya, mendukung percepatan proyek gas baru agar segera on-stream, serta mendorong keseimbangan antara pasokan untuk pasar domestik dan internasional. Ini termasuk kebijakan realokasi dan swap gas.

Selain itu, Komisi XII DPR juga meminta Kementerian ESDM, Direktur Utama PLN, dan Direktur Utama PGN mempercepat pembangunan infrastruktur gas bumi, baik berupa jaringan pipa maupun fasilitas regasifikasi demi menjamin keandalan pasokan energi nasional khususnya untuk industri pupuk dan pembangkit listrik.

(nng)