Cak Imin Minta Tambahan Rp 276 M, Mau Kejar Target Kemiskinan Ekstrem 0%

Jakarta -

Menko Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memiliki misi utama mengurangi kemiskinan di Indonesia. Cak Imin berkelakar, jika anggaran kemenko Kabinet Merah Putih ditambah, kemiskinan di Indonesia dapat berkurang.

Hal itu disampaikan Cak Imin dalam rapat kerja bersama Banggar DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025). Cak Imin mengatakan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat merupakan kemenko baru di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"(Kemenko PM) membawa misi penting mewujudkan cita-cita besar Indonesia bebas kemiskinan dan menjadi bangsa yang produktif," kata Cak Imin.

Cak Imin mendukung semua program kemenko Kabinet Merah Putih. Cak Imin berkelakar agar anggaran para menko ditambah lebih banyak sebagai upaya mengurangi kemiskinan.

"Jadi kami dengan misi itu mendukung semua program kemenko karena, kalau program kemenko, kemenko semuanya ini, maka kemiskinan akan berkurang juga," ujarnya.

"Jadi kalau anggaran para menko ini ditambah banyak semua, kemiskinan akan berkurang. Kira kira begitu, jadi Kemenko PM dikit-dikit aja nggak apa-apa," kelakarnya.

Cak Imin pun menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia mencapai nol persen pada 2026. Cak Imin mengatakan target itu menjadi bagian dari indikator strategis dalam rencana kerja hingga 2029.

"Yang pertama, indikator kemiskinan, yaitu penurunan tingkat kemiskinan hingga 4,5 sampai 5 persen. Saat ini masih tinggi 8,57 persen," kata Cak Imin.

"Yang kedua, kita punya target tingkat kemiskinan ekstrem nol pada tahun ini, tahun 2026," sambung dia.

Lebih lanjut, Cak Imin pun mengusulkan tambahan anggaran pada 2026 sebesar Rp 276,1 miliar. Cak Imin mengatakan Kemenko PM pada 2026 memerlukan anggaran Rp 500,1 miliar, sedangkan pagu indikatif 2026 saat ini sebesar Rp 223,9 miliar.

"Kalau kemenko ketemu semua mengaku jujur ini, tapi nasib tergantung Badan Anggaran. Kebutuhan tersebut hanya terpenuhi sebesar Rp 223 miliar dari pagu indikatif untuk belanja perkantoran dan operasional, bukan anggaran program," ujarnya.

"Sehingga perlu tambahan alokasi anggaran sebesar Rp 276,1 miliar," imbuh dia.

(amw/gbr)