Badan Gizi Nasional (BGN) mengembalikan anggaran Rp 70 triliun kepada Presiden Prabowo Subianto. BGN menyebut anggaran itu kemungkinan tak dapat terserap tahun ini.
Hal itu disampaikan Kepala BGN Dadan Hindayana dalam kegiatan konsolidasi regional untuk peningkatan tata Kelola MGB di wilayah Jawa Barat, Daerah Khusus Jakarta, dan Banten, seperti dikutip dari situs resmi BGN, Selasa (14/10/2025).
Dia awalnya mengatakan anggaran, sumber daya manusia, dan infrastruktur menjadi kunci pelaksanaan program makan bergizi gratis. Dadan menyebut pemerintah melalui BGN telah menyiapkan dukungan anggaran dalam jumlah besar untuk program MBG.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menyebut BGN menerima alokasi anggaran Rp 71 triliun. Dia mengatakan ada juga dana standby berjumlah Rp 100 triliun untuk BGN tahun ini.
"Tahun ini, BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun, ditambah dana standby Rp 100 triliun. Dari total tersebut, Rp 99 triliun berhasil terserap, sementara Rp 70 triliun dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia karena kemungkinan tidak terserap di tahun ini." Jelas Dadan.
Dadan mengatakan dukungan pemerintah meningkat tahun depan. BGN akan menerima Rp 268 triliun sehingga menjadikan BGN sebagai lembaga dengan anggaran terbesar di kabinet.
Selain itu, pemerintah menyiapkan dana cadangan sebesar Rp 67 triliun. Jadi, total dukungan APBN mencapai Rp 335 triliun untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis 2026.
"Dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang, setiap hari kita akan menyalurkan dana sekitar Rp 1,2 triliun. Bagi kementerian lain, angka itu mungkin setara dengan anggaran satu tahun penuh, tetapi bagi kami di Badan Gizi Nasional, itu adalah kebutuhan satu hari," ujar Dadan.
Kunci kedua, katanya, adalah sumber daya manusia (SDM). Dia mengatakan pemerintah memastikan tenaga pelaksana MBG merupakan SDM terlatih lulusan perguruan tinggi.
Dia menyebut ada Sarjana Penggerak Pemuda Indonesia (SPPI) yang memimpin Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Dia mengatakan Presiden Prabowo memerintahkan agar setiap SPPG dipimpin oleh seorang SPPI sebagai Kepala SPPG (KSPPG).
"SPPI identik dengan SPPG, tidak ada satu pun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak dipimpin oleh SPPI sebagai kepala SPPG," ujar Dadan.
Dia menyebut kunci ketiga adalah infrastruktur. Dia menyebut awalnya proyek ini direncanakan dibiayai sepenuhnya dari APBN. Namun, katanya, pemerintah membuka kemitraan sebagai Langkah strategis karena keterbatasan waktu.
"Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh mitra yang telah ikut serta membangun SPPG di berbagai daerah. Anda semua adalah pejuang merah putih yang mempercepat keberhasilan program ini," katanya.
Dadan mengatakan pembangunan 30 ribu unit SPPG membutuhkan dana sekitar Rp 60 triliun. Meski dana tersedia, katanya, proses pembangunan melalui mekanisme tender pemerintah kerap mengalami kendala.
Dia menyebut, dari Rp 6 triliun yang dialokasikan untuk membangun 1.542 SPPG tahun ini, hingga Agustus belum satu pun yang terealisasi lewat skema tersebut. Sebaliknya, kata Dadan, ada 11.504 SPPG aktif di seluruh Indonesia yang 100 persen merupakan kolaborasi mitra.
"Kehadiran anda adalah kontribusi terbesar dalam program ini. Ini adalah program pertama di Indonesia dan di dunia di mana mitra menjadi partner Badan Gizi Nasional yang telah menyukseskan program ini dengan cepat," ujar Dadan.
Saksikan Live DetikSore:
(haf/dhn)
