Bahas 'Jalur Neraka' Parung Panjang, Gubernur Jabar Terpilih Gelar Rapat Rabu

Jakarta -

Gubernur Jawa Barat (Jabar) terpilih Dedi Mulyadi akan mengumpulkan instansi terkait untuk membahas jalur Parung Panjang, Kabupaten Bogor yang dia sebut sebagai 'jalur neraka' karena kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang menelan korban jiwa. Rapat akan digelar Rabu, 12 Februari di Mapolres Bogor.

"Biar cepet, biar korbannya (nggak) terlalu banyak, biar nggak usah nunggu saya dilantik saya juga bisa memfasilitasi. Gini, hari Rabu langsung kita bahas di sini (kantor Polres Bogor) saja," kata Dedi Mulyadi seperti dilihat di akun YouTube-nya, Minggu (9/2/2025).

Dedi Mulyadi menginstruksikan agar instansi terkait di Jabar dan Kabupaten Bogor hadir langsung. Pemprov Banten yang terkait dengan jalur ini juga akan diundang hadir untuk mencari solusi.

"Kalau begitu kan Kepala Dinas Perhubungan Jabar mengundang Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten juga Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang. Jangan sampai korban nunggu-nunggu dilantik. Kalau saya harus sekarang. Hari Rabu saya sudah meminta Kepala Dinas PU minimal Sekda untuk segera mengundang dan kita selesaikan," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan Gubernur Jabar terpilih Dedi Mulyadi bersama Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro hingga Wakil Bupati Bogor terpilih Ade Jaro melakukan pertemuan membahas jalur Parung Panjang. Dedi Mulyadi menyebut Parung Panjang tersebut sebagai 'jalur neraka'.

AKBP Rio menjelaskan terkait persoalan yang ada di Parung Panjang, Kabupaten Bogor mulai dari median jalan rusak, konstruksi jalan hingga penerangan yang kurang memadai. Rio mengungkap selama dirinya menjabat kurang lebih 100 orang menjadi korban dalam kecelakaan lalu lintas di Parung Panjang.

"Kami mohon bantuan kepada Pak Gub untuk masalah Parung Panjang. Selama kami menjadi Kapolres Bogor selama 1 tahun 8 bulan itu kasus kecelakaan yang diakibatkan baik itu lalainya si pengemudi, baik itu kontur jalan yang kurang memadai, Jalan rusak dan sebagainya itu menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak," kata AKBP Rio.

"Parung Panjang itu adalah jalan untuk kepentingan penambang. Selama ini penambang menggunakan jalan warga. Menggunakan jalan provinsi. Sudah berapa korban di situ pak?," tanya Dedi Mulyadi.

"Selama kami di sini sudah hampir 100 lebih Pak Gub," jawab Rio.

"Nah kecelakaan nya sampai meninggal 100 itu gimana pak?," tanya Dedi Mulyadi kembali.

"Jadi kurang lebih 2 tahun data kami itu karena kontur jalan, jumlah muatan, kemudian jalan rusak, penerangan jalan umum yang kurang memadai, dan sempitnya jalan. Di luar dari penyakit-penyakit lain seperti ISPA. Nah itu kami butuh bantuan dari pemerintah," jelas AKBP Rio.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas juga terkait persoalan tidak sinerginya aturan antara Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang terkait proses penambangan.

AKBP Rio mengatakan tidak sinkronnya aturan waktu penambangan berdampak pada aktivitas masyarakat. Bahkan, lanjut Rio, hal tersebut berakibat pada kecelakaan lalu lintas.

"Sama izin Pak Gub yang operasionalnya tolong disinkronkan antara Pemprov Banten dalam hal ini Tangerang dengan Pemprov Jabar dalam hal ini Kabupaten Bogor. Si para penambang ini Pak Gub. Karena ketika jam operasional itu berbenturan dengan orang tua mengantar anak sekolah dan orang tua menjemput anak sekolah dan aktivitas masyarakat di pasar, itu berbenturan bisa meningkatkan jumlah korban jiwa," jelas AKBP Rio.

"Berarti Parung Panjang itu adalah neraka bagi warga Bogor?," kata Dedi Mulyadi.

"Neraka bagi warga bogor? Dia berneraka di jalan raya akibat penambangan, dia berneraka akibat polusi penambangan dan dampak lingkungannya. Kalau posisi penambangannya sendiri ada di posisi mana?," imbuhnya.

(wnv/hri)