loading...
India mengambil alih kepresidenan BRICS di tengah intervensi besar-besaran oleh pemerintahan Donald Trump yang memiliki implikasi geopolitik signifikan di seluruh dunia. Foto/Dok
JAKARTA - India mengambil alih kepresidenan BRICS di tengah intervensi besar-besaran oleh pemerintahan Donald Trump yang memiliki implikasi geopolitik signifikan di seluruh dunia. Pada 12 Desember, Brasil secara resmi menyerahkan kepresidenan kelompok tersebut kepada India dalam pertemuan sherpa BRICS di Brasilia.
Sherpa Brasil, Duta Besar Mauricio Lyrio secara simbolis menyerahkan palu kepresidenan BRICS kepada rekan sejawatnya dari India yakni Duta Besar Sudhakar Dalela, dengan mencatat bahwa objek tersebut melambangkan keberlanjutan dan akar kerja sama yang mendalam untuk menyatukan negara-negara berkembang dalam kelompok ini.
Baca Juga: Menuju Peluncuran Mata Uang Bersama di 2026, BRICS Masih Terbelah
Dalela menekankan, bahwa prioritas kelompok selama kepresidenan India akan tetap dipandu oleh prinsip-prinsip dasar kontinuitas, konsolidasi, dan konsensus, "sambil tetap responsif terhadap perkembangan global yang muncul dan prioritas yang berkembang dari Global South."
Bergabungnya India terjadi pada saat kelompok BRICS berharap untuk memperluas pengaruhnya. Kepresidenan 2026 akan diawasi dengan seksama, karena Presiden AS Donald Trump telah menyatakan ketidaksukaannya terhadap BRICS dengan sangat jelas.
Saat New Delhi mengambil alih kepresidenan blok ini, mereka masih merundingkan kesepakatan perdagangan dengan Washington. Pembicaraan ini berjalan alot sejak Trump memberlakukan tarif 50% pada barang-barang India – setengahnya sebagai sanksi atas pembelian minyak India dari Rusia.
Konflik Venezuela
Penunjukan New Delhi sebagai presidensi BRICS di tahun baru bertepatan dengan aksi pasukan AS yang menyergap ibu kota Venezuela, Caracas, dan menculik Presiden Nicolas Maduro beserta istrinya. Hal ini memicu kecaman internasional yang keras, terutama dari negara-negara BRICS seperti China, Brasil, dan Rusia.
Terkait hal itu, India bersikap hati-hati dalam menanggapi, tetapi dengan memegang presidensi BRICS, New Delhi akan menghadapi tugas yang sulit dalam menyeimbangkan isu-isu seperti ini.
Konflik Venezuela juga memberi kesempatan bagi negara-negara BRICS untuk mengangkat isu kegagalan yang dianggap terjadi dalam tata kelola global, dengan merujuk pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Sebuah kelompok negara-negara berkembang BRICS, dengan India di pucuk pimpinan lebih siap menghadapi kompleksitas dalam merancang tatanan perdagangan baru dibandingkan dengan China yang lebih dominan dan tegas, dari sudut pandang AS yang antagonis.
Tugas utama India yakni mengarahkan mandat ekonomi dan politik dari sebuah blok dengan proporsi sebesar itu. Pada saat yang sama, India harus berharap untuk menyeimbangkan kompleksitas geopolitik dalam menghadapi kekuatan global, dengan kepentingan di berbagai bidang mulai dari ekonomi dan teknologi hingga energi dan mineral penting.
Ancaman Trump
Pada bulan Juli 2025 lalu, Trump mengancam akan memberlakukan tarif tambahan 10% pada negara-negara yang bersekutu dengan BRICS. “Setiap negara yang bersekutu dengan kebijakan anti-Amerika BRICS, akan dikenakan Tarif tambahan 10%. Tidak akan ada pengecualian untuk kebijakan ini,” kata Trump dalam sebuah unggahan di Truth Social.
Presiden AS tersebut tidak menyebutkan kebijakan spesifik dari kelompok tersebut untuk membenarkan tuduhannya mengenai sikap 'anti-Amerika'.
