loading...
Pihak berwenang Arab Saudi tangkap puluhan orang terkait prostitusi dalam tindakan keras terbaru di tengah transformasi sosial dan ekonomi di bawah Putra Mahkota Mohammed bin Salman. Foto/SPA
RIYADH - Pihak berwenang Kerajaan Arab Saudi telah menangkap lebih dari 50 orang, termasuk 11 wanita atas tuduhan prostitusi.
Penangkapan ini sebagai tindakan keras terbaru terhadap "perilaku tidak bermoral" di tengah transformasi sosial dan ekonomi yang sedang berlangsung di bawah Putra Mahkota Mohammed bin Salman.
Mengutip laporan dari Financial Times, Senin (17/3/2025), unit Kementerian Dalam Negeri yang baru dibentuk, yang bertugas menangani keamanan masyarakat dan perdagangan manusia, juga telah menahan puluhan orang asing atas dugaan pelanggaran di panti pijat dan karena memaksa perempuan dan anak-anak untuk mengemis.
Ini menandai pertama kalinya dalam lebih dari satu dekade bahwa pihak berwenang secara terbuka mengakui keberadaan prostitusi di kerajaan tersebut.
Bulan lalu, polisi Arab Saudi menangkap empat ekspatriat yang terlibat dalam "tindakan tidak bermoral" di sebuah fasilitas pijat di Riyadh, sementara tiga perempuan asing yang dituduh melakukan prostitusi ditangkap setelah penggerebekan polisi di sebuah hotel di ibu kota.
Secara terpisah, lima ekspatriat ditangkap karena melakukan tindakan yang melanggar moral publik di sebuah pusat relaksasi dan perawatan tubuh di Jeddah.
Langkah tersebut telah memicu perbandingan dengan Komite untuk Promosi Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan, pasukan polisi agama yang dulunya terkenal karena menegakkan segregasi gender dan kode moral.
Mutawaa, demikian sebutan mereka, dilucuti kekuasaannya pada tahun 2016 sebagai bagian dari upaya yang lebih luas dari Putra Mahkota Mohammed bin Salman untuk memodernisasi negara, membuka ekonominya, dan melonggarkan kontrol sosial yang ketat.
Para analis tidak yakin tentang apa yang memicu tindakan keras baru-baru ini, tetapi Khalid Al-Sulaiman, kolumnis untuk surat kabar Okaz, mengaitkannya dengan "peningkatan aktivitas yang nyata" dalam pelanggaran terkait moralitas, termasuk iklan layanan seks di media sosial.
"Negara kita memiliki identitas keagamaan dan sosial yang khusus sebagai tempat lahirnya Islam...mereka yang mempraktikkan [tindakan seperti itu] saat ini seharusnya tidak pernah merasa bahwa mereka dapat tampil di depan umum tanpa konsekuensi," tulisnya.
Dengan Arab Saudi yang bersiap menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034 dan menarik investasi asing, pihak berwenang menyeimbangkan liberalisasi sosial dengan melestarikan identitas konservatif kerajaan.
(mas)
