Anggota DPR Dorong Pemerintah Investigasi Potongan Biaya Aplikasi Ojol

Jakarta -

Pengemudi ojek online (ojol) akan menggelar demonstrasi terkait tuntutan potongan biaya aplikasi turun dari 20% menjadi 10%. Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda mendorong pemerintah segera melakukan investigasi terkait besaran potongan biaya aplikasi yang diterapkan aplikator.

"Kami mendorong pemerintah untuk melakukan investigasi terkait dugaan pelanggaran Kemenhub Nomor KP 1001/2022 terkait besaran potongan biaya aplikasi yang melebihi 20% bahkan klaim pengemudi mencapai 70%," ujar Huda dalam keterangannya, Senin (19/5/2025).

Selain itu, Huda menyorot adanya tarif dengan skema prioritas. Menurutnya, hal tersebut harus segera diakhiri karena merugikan mitra pengemudi dan mitra pedagang makanan.

"Karena tipisnya margin keuntungan," ucapnya.

Pemerintah, pinta Huda, harus segera menggelar dialog yang lebih konstruktif dengan penyedia aplikasi, mitra pengemudi, dan mitra pedagang. Hal ini guna mencari skema yang saling menguntungkan antar para pihak.

"Mendorong keuntungan dari ekosistem layanan transportasi berbasis digital untuk kesejahteraan mitra pengemudi maupun merchant. Misalnya 20% keuntungan bersih digunakan untuk mendirikan koperasi mitra," lanjut Huda.

Diketahui, unjuk rasa hari ini akan melibatkan pengemudi roda dua dan roda empat. Pengemudi ojek dan taksi online yang akan demo berasal dari berbagai daerah.

"Diperkirakan akan dihadiri lebih dari 25 ribu massa ojol dari berbagai penjuru kota di Jawa dan sebagian Sumatera serta Jabodetabek yang secara bergelombang telah masuk wilayah Jakarta, dan bergabung di beberapa titik-titik basecamp komunitas ojol di 5 wilayah Jakarta," kata Ketua Umum (Ketum) Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono dalam keterangannya, Senin (19/5/2025).

Dia mengatakan, dalam demo hari ini, ojek dan taksi online akan menolak pesanan dengan mematikan aplikasi. Asosiasi Ojol Garda Indonesia meminta masyarakat tidak melakukan pemesanan pada Selasa (20/5).

"Serta akan dilakukannya pelumpuhan pemesanan penumpang, pemesanan makanan dan pengiriman barang melalui aplikasi secara massal dengan cara mematikan aplikasi pada hari Selasa, 20 Mei 2025 mulai jam 00.00 sampai dengan jam 23.59 WIB," katanya.

Berikut tuntutan massa ojol:

1. Presiden RI dan Menteri Perhubungan berikan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi pelanggar regulasi Pemerintah RI / Permenhub PM No.12 tahun 2019, Kepmenhub KP No.1001 tahun 2022;

2. DPR RI Komisi V agar menggelar RDP gabungan Kemenhub, Asosiasi, Aplikator;

3. Potongan Aplikasi 10%;

4. Revisi Tarif Penumpang (hapus aceng, slot, hemat, prioritas dll); dan

5. Tetapkan Tarif Layanan Makanan dan Kiriman Barang, libatkan Asosiasi, Regulator, Aplikator, dan YLKI.

Lihat juga Video Ojol Mau Demo Besar-Besaran Besok, Komisi V DPR: Sah-sah Saja

(isa/eva)