Jakarta -
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengatakan Komisi VI DPR RI akan memfasilitasi pertemuan lanjutan antara serikat pekerja, Danantara Asset Management, dan jajaran Direksi PT Pos Indonesia. Pertemuan itu digelar untuk membahas berbagai persoalan yang disampaikan para pekerja.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi VI Anggia Erma Rini bersama Wakil Ketua Komisi VI Andre Rosiade saat menerima audiensi gabungan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPP ASPIRASI), Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI), Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat (SPPI-KB), serta Serikat Mitra Sinergi Pos Indonesia (SERASI POS), Selasa (11/8/2026). Andre mengatakan pihaknya akan mengambil peran untuk mempertemukan seluruh pihak terkait.
"Kami akan fasilitasi pertemuan lanjutan antara serikat pekerja, Danantara Asset Management dan Direksi PT Pos Indonesia. Intinya, kita ingin persoalan ini dibahas bersama dan dicari solusinya," ujar Andre.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Andre mengatakan aspirasi pekerja harus menjadi bagian penting dalam proses pembenahan dan transformasi BUMN. Menurutnya, perbaikan kinerja perusahaan tak boleh mengabaikan kepastian dan perlindungan hak-hak pekerja.
Dalam audiensi, para perwakilan serikat pekerja menyampaikan sejumlah persoalan, mulai dari kesejahteraan dan perlindungan hak normatif karyawan hingga dampak restrukturisasi perusahaan terhadap tenaga kerja.
Selain itu, persoalan pekerja kemitraan, termasuk tenaga outsourcing dan mitra kurir, turut menjadi perhatian. Para pekerja meminta kepastian mengenai hak, kesejahteraan, beban kerja, serta perlindungan tenaga kerja di tengah perubahan model bisnis PT Pos Indonesia.
Serikat pekerja juga menyampaikan aspirasi terkait tata kelola perusahaan dan transparansi dalam proses pembenahan internal PT Pos Indonesia. Menurutnya, semua persoalan itu harus ditempatkan dalam kerangka penyelesaian yang konstruktif. Sebab itu, pihaknya memilih memfasilitasi dialog tersebut.
Dia mengatakan langkah tersebut juga menunjukkan fungsi pengawasan DPR terhadap BUMN tak hanya berorientasi pada kinerja korporasi. Namun, kata Andre, juga memastikan transformasi perusahaan berjalan dengan memperhatikan kepentingan pekerja.
"Kita ingin ada solusi yang terbaik bagi perusahaan sekaligus bagi para pekerja. PT Pos Indonesia harus semakin sehat dan kuat, tetapi hak-hak pekerjanya juga harus mendapat perhatian," tegas Andre.
Pihaknya memastikan akan mengawal tindak lanjut pertemuan tersebut. Hal itu, agar aspirasi yang telah disampaikan bisa dibahas secara konkret bersama pihak-pihak terkait.
Andre berharap pembenahan PT Pos Indonesia bisa memperkuat perusahaan, meningkatkan tata kelola. Selain itu, juga memberikan kepastian bagi para pekerja.
Lihat juga Video: Serikat Pekerja Kampus Diminta MK Pertajam Argumentasi Gugatan Upah
(amw/gbr)
