Jakarta -
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, mendorong penyelesaian persoalan lahan milik BUMN di Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, agar dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan daerah. Andre menyebut pemanfaatan aset tersebut tidak membuat Bukit Asam kehilangan aset.
Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama beberapa Perusahaan Tambang BUMN, Andre Rosiade menyoroti adanya aset lahan milik PT Bukit Asam Tbk yang telah lama terbengkalai sejak 2004. Ia menilai, kondisi tersebut menghambat pembangunan fasilitas publik di daerah.
"Sudah 22 tahun lahan ini tidak dimanfaatkan, tapi juga tidak dilepas. Akibatnya, pemerintah daerah dan masyarakat jadi sulit berkembang," ujar Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Andre Rosiade, kepada wartawan, Rabu (1/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagai solusi, Andre Rosiade mengusulkan skema Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Menurutnya, skema ini memungkinkan aset tetap dimiliki oleh BUMN, namun dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk pembangunan.
Andre Rosiade menjelaskan, melalui skema tersebut, lahan dapat digunakan untuk pembangunan berbagai fasilitas seperti kantor kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga kantor pemerintahan daerah.
"Bukit Asam tidak kehilangan aset, tapi pemerintah juga bisa menggunakan lahan tersebut untuk pembangunan. Ini solusi konkret yang menguntungkan semua pihak," ujarnya.
Andre Rosiade juga menyampaikan akan berkoordinasi dengan Dony Oskaria untuk mengundang pihak Bukit Asam dalam kunjungan kerja ke Sumatera Barat untuk membahas solusi tersebut lebih lanjut.
Selain menyoroti persoalan lahan, Andre Rosiade turut mengapresiasi kontribusi BUMN lain seperti PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) yang telah membangun kembali sekolah dasar terdampak bencana di Sumatera Barat.
Ia juga mengapresiasi langkah Bukit Asam yang telah membangun hotel bintang empat serta merenovasi gedung pertemuan di Sawahlunto.
"Ini menjadi bagian dari legacy kita bersama. Tinggal sedikit lagi kita selesaikan persoalan lahan ini agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat luas," pungkas Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade.
(yld/dhn)
