Ada Sekolah Rakyat, Mensos Jamin Layanan Sosial di Sentra Tetap Berjalan

Jakarta -

Program Sekolah Rakyat yang akan mulai berjalan pada Juli mendatang menuai pertanyaan. Sebab, program ini dianggap berpotensi menggeser layanan utama yang selama ini diberikan Kementerian Sosial di seluruh sentra.

Menanggapi hal ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan fungsi sentra sebagai tempat layanan rehabilitasi sosial tidak mengalami perubahan, meskipun Sekolah Rakyat akan dijalankan di seluruh sentra terpadu maupun sentra.

Dia menegaskan layanan perawatan, konseling, dan rehabilitasi sosial bagi masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.

"Sentra itu melayani masyarakat yang memerlukan perawatan, konsultasi, atau juga secara umum rehabilitasi sosial. Itu tetap jalan," ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Rabu (21/5/2025).

Hal ini disampaikannya dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Senin (20/5).

"Semuanya tetap berjalan. Tidak ada yang digusur. Layanan sentra tetap aktif untuk masyarakat yang membutuhkan rehabilitasi sosial," sambungnya.

Gus Ipul mengungkapkan masyarakat yang memerlukan perawatan, konseling, maupun program rehabilitasi sosial tetap dapat mengakses layanan seperti biasa. Menurutnya, kehadiran Sekolah Rakyat bukan mengambil alih ruang, melainkan berjalan berdampingan dengan kegiatan utama sentra.

"Kita ingin memuliakan semuanya baik yang membutuhkan layanan di sentra, maupun anak-anak dari keluarga rentan yang kini bisa mengakses pendidikan dasar lewat Sekolah Rakyat," paparnya.

Gus Ipul menyebut Sekolah Rakyat sebagai bagian dari ikhtiar Kementerian Sosial dalam menyasar kelompok miskin dan miskin ekstrem. Melalui pendekatan pendidikan yang menyatu dengan pelayanan sosial, kementerian berupaya mengatasi putus sekolah dan keterbatasan akses pendidikan dasar. Namun, penekanan utamanya tetap pada tidak berubahnya fungsi sentra.

Gus Ipul mengatakan isu perubahan fungsi sentra sempat menyebar ke publik usai muncul kekeliruan di lapangan. Hal ini menimbulkan kesan bahwa Sekolah Rakyat mengambil alih fungsi eksisting sentra.

"Sebenarnya cukup dikomunikasikan dengan pemerintah daerah. Tapi karena sudah terlanjur viral, kami luruskan bersama Komisi Nasional Disabilitas dan pihak terkait," jelas Gus Ipul.

Pada rapat yang sama, anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq mengapresiasi respons cepat dan konkret Kementerian Sosial dalam menangani berbagai persoalan sosial di lapangan. Ia menilai langkah-langkah seperti pendirian Sekolah Rakyat serta layanan rehabilitasi sosial di sentra sebagai bukti nyata dari komitmen Kementerian Sosial terhadap kelompok rentan.

"Tidak tiba-tiba, langsung direspons dengan sangat cepat oleh Kementerian Sosial. Itulah jadinya Kemensos Selalu Ada," kata Maman.

Menurut Maman, slogan 'Kemensos Selalu Ada' bukan sekadar jargon, tetapi terlihat dalam eksekusi lapangan terhadap kasus-kasus kemanusiaan seperti rumah roboh, operasi gagal, hingga anak-anak yang putus sekolah.

Maman juga menyoroti keberadaan program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari langkah afirmatif untuk menjangkau anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Sosial membangun 100 titik Sekolah Rakyat pada 2025, yang dirancang untuk menjangkau anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang putus sekolah. Program ini menargetkan daya tampung hingga 1.000 siswa per sekolah, dengan skema pembangunan dua tahap.

Pada tahap pertama, sebanyak 63 titik telah masuk kontrak renovasi, ditargetkan operasional pada Juli 2025. Jumlah ini mencakup 247 rombongan belajar (rombel) dan melayani sekitar 6.105 siswa.

Selanjutnya pada tahap kedua, sebanyak 37 titik sedang dalam proses survei oleh Kementerian PUPR, dengan estimasi menyumbang tambahan 185 rombel dan 4.625 siswa. Seluruh renovasi bangunan dipastikan tidak mengganggu fungsi utama sentra sosial sebagai tempat layanan rehabilitasi.

Kementerian Sosial menargetkan pendirian 100 titik Sekolah Rakyat hingga akhir 2025. Di tengah berbagai dinamika di lapangan, Kemensos memastikan fungsi dasar sentra sebagai lembaga rehabilitasi sosial tetap menjadi prioritas utama.

(prf/ega)