Jakarta -
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk mengingatkan jajaran pemerintah daerah (Pemda) di Tanah Papua akan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan.
Sebab, hal itu, kata Ribka, dibutuhkan untuk memastikan kebijakan daerah berjalan lebih efektif, efisien, serta tepat sasaran, terutama dalam menyongsong Indonesia Emas 2045 sebagaimana arahan Presiden RI Prabowo Subianto.
"Jadi ketika kita masuk ke 2045 itu tidak ada daerah yang ketinggalan, jadi ketinggalan dari misalnya SDM-nya. Masyarakat semua itu sudah harus bisa (maju), karena itu tujuan bernegara," ujar Ribka dalam keterangannya, Jumat (19/12/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ribka yang juga anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua menjelaskan, Presiden Prabowo mengharapkan seluruh daerah, khususnya di wilayah Papua, melakukan transformasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan. Hal itu meliputi perbaikan di bidang infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), hingga memastikan konektivitas antardaerah.
Selanjutnya, ia mengingatkan agar kondisi dan tantangan yang dihadapi daerah tidak justru menghambat upaya transformasi tersebut. Ribka pun meminta daerah tetap bekerja demi kepentingan publik.
Kemudian, dengan adanya penyesuaian dana Transfer ke Daerah (TKD), Ribka meminta Pemda untuk memprioritaskan program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Ia juga mengingatkan agar Pemda di Tanah Papua dapat memastikan efektivitas tata kelola pemerintahan sehingga tidak terjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
"Jangan sampai ada pemerintahan yang SiLPA-nya besar, ya kan. Kalau SiLPA-nya besar itu artinya bahwa, yang pertama, pemerintahan itu tidak berkinerja. Kan asas dan dasar daripada transfer TKD daerah ini kan kinerja," sambung Ribka.
Dalam konteks tersebut, Ribka mengaku mendapat tugas khusus dari Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua untuk membina sekaligus mengawasi tata kelola Otsus Papua. Menurutnya, tata kelola yang optimal menjadi kunci dalam menjawab berbagai tantangan di Papua, mulai dari peningkatan kesejahteraan masyarakat, persoalan kesehatan, hingga penurunan angka kemiskinan yang masih tinggi. Karena itu, penting bagi Pemda di Papua untuk menyisir kembali program kerja melalui optimalisasi penggunaan anggaran Otsus Papua.
"Sehingga memang tahun 2026 saya sebagai mandat tugas yang diberikan Bapak Presiden kepada saya untuk tata kelola ekonomi Otsus ini, dan benar-benar saya akan bekerja untuk melakukan tata kelola dana Otsus. Kita akan bedah APBD-nya, kita akan lihat tata kelolanya, kita akan lihat impact-nya sudah sampai di mana. Kita akan melakukan evaluasi," tandas Ribka.
(prf/ega)
