Jakarta -
Pemprov DKI Jakarta berencana menghadirkan layanan Transjakarta hingga Kepulauan Seribu. Layanan tersebut bukan menggunakan bus, melainkan kapal yang akan beroperasi dengan pola seperti bus Transjakarta.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengatakan pihaknya mendukung rencana tersebut. Menurutnya, pengembangan transportasi dari daratan Jakarta menuju Kepulauan Seribu menjadi salah satu perhatian Pemprov DKI.
"Memang terkait dengan transportasi dari darat ke Pulau Seribu menjadi salah satu concern kami Pemerintah DKI Jakarta, dan kami mendukung rencana tersebut," kata Baco dalam keterangan, Sabtu (15/8/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baco menjelaskan, istilah Transjakarta dalam rencana tersebut mengacu pada pola layanan, bukan jenis kendaraan. Sebab, moda yang digunakan nantinya adalah kapal. Kapal tersebut tidak akan menunggu hingga penumpang penuh untuk berangkat. Kapal akan tetap beroperasi secara rutin sesuai rute yang telah ditentukan.
"Artinya itu kapal muter-muter aja, intinya itu. Dia bolak-balik aja, ada penumpang atau nggak ada penumpang, dia bolak-balik aja. Dia jalan aja terus," ujarnya.
Baco mengatakan konsep tersebut dibuat menyerupai layanan Transjakarta di daratan. Bus Transjakarta tetap beroperasi sesuai rute dan jadwal, baik dalam kondisi penumpang sedikit maupun penuh.
Pola serupa nantinya diterapkan pada layanan kapal menuju Kepulauan Seribu. Dengan demikian, masyarakat di wilayah kepulauan tidak harus menunggu kapal memenuhi kapasitas terlebih dahulu untuk mendapatkan layanan transportasi.
"Kayak Transjakarta kan, ada penumpang, nggak ada penumpang, sedikit penumpang, atau penuh, kan dia muter aja terus," ungkapnya.
Dia menegaskan layanan tersebut bukan berarti bus akan digunakan untuk perjalanan laut.
"Wacana Pak Gubernur adanya Transjakarta, namanya Transjakarta, bukan bus ya. Karena nanti masyarakat berpikirnya itu bus," lanjutnya.
Terkait pihak yang akan mengelola layanan tersebut, Baco mengatakan masih perlu dibahas lebih lanjut. DPRD DKI akan melihat regulasi yang paling tepat untuk menentukan bentuk pengelolaannya.
Menurut dia, terdapat opsi layanan berada di bawah PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) ataupun Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
"Pasti nanti akan kami cari regulasi yang paling baik, atau paling betul. Apakah di bawah PT TransJakarta atau di bawah Dishub," tuturnya.
Baco kembali menegaskan konsep yang dimaksud bukan membuat bus untuk beroperasi di laut, melainkan menghadirkan layanan kapal dengan pola operasional seperti TransJakarta.
"Yang pasti bukan bus ke laut, bukan busnya dibuatin jembatan, tapi ini kapal yang muter kayak Transjakarta kira-kira gitu," imbuhnya.
Di sisi lain, dukungan terhadap kebijakan Pemprov DKI tersebut juga disampaikan Baco dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPD Bapera DKI Jakarta. Dalam Rakerda, dia menegaskan posisi Bapera sebagai organisasi kemasyarakatan yang mendukung pemerintahan dalam menjalankan program untuk masyarakat.
Rakerda DPD Bapera DKI Jakarta kali ini juga diarahkan untuk memperkuat konsolidasi organisasi hingga tingkat RW, dengan target struktur organisasi tersebut terbentuk sampai akhir tahun. Selain itu, Bapera mendorong kadernya terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, termasuk membantu warga yang terdampak bencana kebakaran.
Baco berharap hasil rakerda dapat disampaikan kepada DPP Bapera dan pemerintah daerah sebagai bahan membangun kerja sama antara organisasi dan Pemprov DKI Jakarta.
"Harapannya akan ada kolaborasi simbiosis mutualisme antara Bapera DKI Jakarta dengan Pemerintah DKI Jakarta," pungkasnya.
Tonton juga video "Bakal Ada Pulau Kucing di Jakarta, Seperti Apa?"
(bel/idh)
