Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia berbicara soal peluang adanya badan baru yang memegang atau menjadi pusat pengelolaan satu data Indonesia (SDI). Ia menyebut pertimbangan masukan itu masih dikaji oleh Baleg DPR RI di pembahasan RUU Satu Data Indonesia.
"Nah itu, itu yang sampai sekarang kita masih diskusikan. Karena awalnya, begitu konsep yang sampai ke kami di Baleg itu, itu kan Undang-Undang Satu Data Indonesia itu kan disebutkan sebagai membangun sistem orkestrasi. Nah, dan kalau dilihat dari perpres yang ada, itu kan yang mengorkestrasi itu adalah Bappenas," kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026).
Doli menyebutkan RUU SDI harus menjadi momentum bagi RI untuk mengintegrasikan data dari lembaga hingga kementerian. Ia mengatakan nantinya harus ada kesepakatan lembaga atau badan apa yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya, kan selama ini kan data itu berserakan di mana-mana, di semua instansi. Kemensos punya data sendiri, Kementan punya data sendiri, Kemendagri apalagi punya data sendiri. Nah, harusnya ini diintegrasikan," ujar Doli.
"Nah nanti kemudian ditunjuk seharusnya satu badan atau lembaga apakah itu kementerian yang memang disepakati dialah yang merupakan wali data yang bertanggung jawab langsung pada presiden," ucapnya.
Ia menyebutkan hingga saat ini Baleg DPR masih mengkaji sejumlah pertimbangan terkait pihak yang sentral pengelolaan satu data tersebut. Menurut dia, terbuka peluang adanya badan baru untuk mengurus hal itu.
"Dimungkinkan. Dimungkinkan, itu yang sedang kita kaji. Apakah perlu ada badan baru, kemudian apakah dilekatkan dengan kementerian atau lembaga yang ada," katanya.
Doli mengatakan pembicaraan soal satu data yang terintegrasi sempat disinggung dalam draf awal RUU Statistik. Menurut dia, perlu ada pendalaman siapa pihak yang akan bertanggung jawab mengelola data yang sudah terintegrasi.
"Jadi kan statistik itu di hulu, cara mendapatkan data. Nah persoalannya nanti setelah data ini ada, ini siapa yang mengumpulkan, kalau dikumpulin apa metodologinya, dan siapa yang bertanggung jawab terhadap data ini. Ini yang sekarang kemudian kita diskusikan," imbuhnya.
(dwr/isa)
