Presiden Prabowo Subianto memberikan usulan sebagai respons dari dampak konflik di wilayah Timur Tengah. Prabowo mengusulkan agar pemerintahan dan swasta menerapkan work from home demi penghematan.
Hal itu, diusulkan Prabowo dengan berkaca dari Pakistan. Selain itu, hari kerja juga dipotong menjadi empat hari.
"Jadi mereka menganggap ini sudah kritis jadi dikatakan critical measures. Seolah-olah bahwa ini bagi mereka adalah ini dulu seperti kita dulu COVID. Mereka melaksanakan work from home untuk semua kantor, pemerintah maupun swasta, 50 persen bekerja dari rumah. Kemudian hari kerja mereka potong jadi hanya empat hari," katanya saat sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tak hanya itu, Prabowo juga berbicara soal pemotongan gaji anggota kabinet dan parlemen seperti Pakistan.
"Banyak negara sudah melakukan langkah-langkah. Mungkin Seskab ada slide untuk memberi tahu, berapa langkah. Ini ada langkah Pakistan. Ini hanya sebagai perbandingan," kata Prabowo seraya menampilkan paparan grafis tentang langkah-langkah pemerintah Pakistan dalam situasi krisis.
"Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR dan semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan atau lemah," tambahnya.
Prabowo melanjutkan, Pakistan juga memotong semua ketersediaan BBM untuk semua kementerian dan mewajibkan 60 persen kendaraan pemerintah untuk tidak digunakan pada setiap saat. Kemudian, Pakistan menghentikan semua belanja asing, belanja kendaraan, belanja mebel dan semua lembaga pemerintahan untuk waktu yang tidak ditentukan.
"Mereka hentikan semua kunjungan ke luar negeri mereka kurangi tidak boleh menggunakan dana pemerintah untuk acara-acara pesta. Kemudian semua lembaga pendidikan tinggi, mereka pindah ke online. Kemudian semua sekolah berhenti untuk dua minggu, ya ini mungkin menghadapi Idul Fitri," katanya.
Golkar Prioritaskan 3 Wilayah
Partai Golkar merespons wacana work from home tersebut. Golkar mengusulkan agar kebijakan tersebut dikaji secara matang.
"Wacana tersebut harus dikaji secara menyeluruh sebelum diterapkan. Termasuk juga opsi dan skenario lainnya dalam merespons perang di Timur Tengah. Langkah penghematan termasuk kebijakan jangka pendek. Paling penting adalah menjaga ketersediaan pasokan energi dan pengendalian inflasi," kata Anggota Komisi II DPR, Ahmad Irawan saat dihubungi, Selasa (17/3/2026).
Irawan mengusulkan kebijakan WFH bisa diterapkan tiga provinsi mulai dari Jakarta, Jawa Barat (Jabar) hingga Banten karena penggunaan BBM yang tinggi. Sementara daerah lain, kata dia, tidak harus diberlakukan WFH.
"Misalnya pertimbangan wilayah yang konsumsi BBM-nya tinggi seperti Jakarta, Jawa Barat dan Banten yang menurut data konsumsi BBM 30 persen nasional disebabkan wilayah megapolitan. Daerah lain mungkin saja tidak harus WFH seperti di tiga wilayah tersebut. Jadi harus dihitung betul, termasuk dampak ekonominya," jelasnya.
Dia meminta pemerintah untuk mengkaji dan melakukan pemetaan terlebih dahulu sebelum menerapkan wacana WFH tersebut. Dia menyebut kebijakan WFH seharusnya hanya bersifat darurat.
"WFH juga harus dilihat sebagai respons darurat, artinya sementara saja. Jadi secara psikologis rakyat dan pelaku usaha juga harus dijelaskan terlebih dahulu mengenai langkah langkah yang akan diambil," kata dia.
Pramono Siap Ikuti Arahan
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan siap mengikuti apabila adanya arahan tersebut. Awalnya, Pramono menyampaikan semua kebutuhan menyambut Idul Fitri, termasuk LPG, terpenuhi di Jakarta.
"Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa Jakarta di dalam menyambut Idul Fitri ini semua kebutuhan, termasuk energi, LPG dan sebagainya, terpenuhi dengan baik. Bahkan cadangannya masih cukup dan ada kenaikan sedikit sekali," ujar Pramono kepada wartawan, Selasa (17/3/2026).
Dia mengatakan kenaikan harga bahan pokok meliputi cabai keriting hingga daging masih terjadi. Namun, secara menyeluruh, stok di Jakarta aman.
"Jakarta sama sekali dalam hal persoalan harga ini termonitor dengan baik dan kami akan memonitor sampai dengan sesudah Lebaran," jelasnya.
Ketika ditanya soal arahan Prabowo terkait WFH, Pramono menegaskan apa yang menjadi arahan pemerintah pusat akan dijalankan. Dia menyebut perang di Iran akan memberi tekanan penyediaan energi, terutama gas juga BBM.
"Sedangkan untuk work from home, maka apa yang menjadi arahan dari pemerintah pusat akan dijalankan di DKI Jakarta juga. Karena bagaimanapun perang dunia yang terlalu lama ini, perang, apa, di Iran yang lama ini, mohon maaf bukan dunia, perang di Iran yang terlalu lama," jelasnya.
"Ini pasti akan memberikan tekanan penyediaan energi terutama untuk gas dan juga untuk BBM. Dan harganya memang sekarang ini mengalami kenaikan yang signifikan," tambahnya.
Pramono menegaskan bakal memberlakukan kebijakan WFH bila sudah menjadi arahan pusat. "Dan untuk itu, pemerintah DKI Jakarta, kalau pemerintah pusat memberlakukan secara menyeluruh, kami akan mengikutinya. Jadi Jakarta akan mengikutinya," tutupnya.
Simak juga Video 'Harga BBM Naik, Pakistan Liburkan Sekolah-50% Pekerja WFH!':
(azh/azh)
