Jakarta -
Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi meminta tambahan anggaran khusus untuk pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan (Diklat) pembinaan Pancasila senilai Rp 343 miliar. Anggota Komisi XIII DPR Rieke Diah Pitaloka meminta BPIP menunda hal tersebut seraya mengingatkan kondisi fiskal RI sedang tak baik-baik saja.
Adapun dalam Rapat Kerja dengan Komisi XIII DPR RI, Yudian mengatakan pagu indikatif yang didapat BPIP untuk anggaran 2027 di angka Rp 141.069.079.000 (Rp 141 miliar). Pihaknya pun mengusulkan tambahan anggaran Rp 370 miliar ke DPR.
Namun, Yudian meminta kembali adanya anggaran khusus untuk tempat pelaksanaan Diklat PIP. Pihaknya menyebut butuh anggaran Rp 343 miliar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pimpinan dan anggota Komisi XIII yang kami hormati, selain dari permohonan penambahan anggaran setelah pagu indikatif yang kami sampaikan di atas, saat ini kami juga memiliki kebutuhan untuk tempat pelaksanaan diklat PIP. Pengadaan sarana dan prasarana pusat pendidikan dan pelatihan pembinaan Pancasila akan dimanfaatkan untuk. Satu, diklat jabatan pimpinan tinggi pratama dan madya di seluruh Indonesia yang sekiranya sekitar berjumlah 20.767 orang," ujar Yudian dalam rapat.
Ia menyebut BPIP juga membutuhkan lapangan dan ruangan diklat untuk calon Paskibraka. Yudian mengatakan asumsi lahan yang dibutuhkan seluas 7 hektar.
"Pemusatan calon paskibraka tingkat pusat yang membutuhkan lapangan dan ruangan diklat. Potensi calon paskibraka adalah sebanyak tiga pasang dari setiap provinsi di Indonesia atau 228 orang," ujar Yudian.
"Dengan asumsi luas lahan yang dibutuhkan adalah sekitar 7 hektar. Anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp 343 miliar dengan rincian peruntukan sebagaimana dapat dilihat dalam bahan paparan," tambahnya.
Di kesempatan tersebut, anggota Komisi XIII DPR Rieke Diah Pitaloka, tak sepakat dengan tambahan anggaran BPIP untuk pusat diklat. Ia mengatakan kondisi fiskal RI sedang tak baik-baik saja.
"BPIP mengusulkan pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan senilai Rp 343 miliar. Tadi telah disampaikan kondisi fiskal kita sedang tidak baik-baik saja. Nilai ini setara sekitar 67% dari total kebutuhan anggaran BPIP setelah penambahan, dan bahkan lebih besar dari total anggaran program pembinaan ideologi Pancasila yang diusulkan," ujar Rieke.
Legislator PDIP ini menekankan arahan Ketumnya Megawati Soekarnoputri untuk menggunakan anggaran dengan bijak. Setiap rupiah yang dikeluarkan mesti sesuai dengan amanat pasal 3 dan 4 Perpres 7/2018.
"Dengan demikian persoalan utama BPIP bagi kami, juga atas arahan dari ketua umum kami tentu saja Ibu Mega, bukan hanya persoalan keterbatasan anggaran, tetapi juga perlunya memastikan bahwa setiap rupiah yang diusulkan, benar-benar digunakan untuk melaksanakan mandat yang diberikan oleh Perpres nomor 7 tahun 2018," ujar Rieke.
"Rekomendasinya pertama, menyetujui tambahan anggaran yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan amanat pasal 3 dan 4 Perpres 7/2018, terutama pengkajian kebijakan, penyelarasan regulasi, standarisasi materi pendidikan dan pelatihan serta pengukuran aktualisasi dan pelembagaan Pancasila," kata dia.
Rieke mengusulkan menunda persetujuan pembangunan diklat BPIP tersebut hingga tersedia kajian kebutuhan, manfaat, dan analisa biaya. Ia juga memerintahkan agar BPIP mengevaluasi alternatif pemanfaatan fasilitas pendidikan milik negara yang telah tersedia.
"Kemudian yang keempat, menunda, kami menunda persetujuan pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan BPIP senilai Rp 343 miliar sampai tersedia kajian kebutuhan, analisis biaya dan manfaat, serta evaluasi alternatif pemanfaatan fasilitas pendidikan dan pelatihan milik negara yang sekarang telah tersedia tadi juga dikatakan oleh fraksi lain," ujar Rieke
(yld/gbr)
