loading...
Sejumlah taipan Indonesia diklaim memindahkan dananya ke luar negeri. Lantaran itu para taipan ini disebut seperti vampir yang menghisap darah rakyat. Foto/Dok
JAKARTA - Laporan terbaru dari Bloomberg pada Jumat (11/4) mengungkap realitas yang mengejutkan: sejumlah taipan Indonesia diketahui memindahkan dananya secara besar-besaran ke luar negeri. Fenomena ini menimbulkan keprihatinan mendalam, terutama di tengah situasi ekonomi nasional yang sedang diuji.
Wakil Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata Pimpinan Pusat (MEBP PP) Muhammadiyah, Mukhaer Pakkanna, menyatakan keprihatinannya terhadap fenomena tersebut. Ia menilai para taipan seperti tidak memiliki tanggung jawab moral terhadap negeri yang selama ini memberi mereka berbagai kemudahan dan keuntungan bisnis.
"Para taipan itu seperti vampir yang menghisap darah rakyat. Ketika ekonomi dalam tekanan, mereka justru berbondong-bondong kabur, memindahkan aset ke luar negeri dengan dalih rasionalitas pasar," ujar Mukhaer dalam keterangannya, Sabtu (12/4).
Mukhaer menyoroti bagaimana para konglomerat tersebut mengembangkan narasi ketidakpastian politik, ketidakdisiplinan fiskal, dan ketakutan irasional untuk membenarkan pelarian modal ( capital outflow ) ke luar negeri. Bahkan, beberapa di antaranya diketahui menjabat dalam posisi strategis politik sekaligus menguasai bisnis dalam negeri.
"Mereka menggunakan perusahaan cangkang untuk membeli properti di luar negeri, terutama di Dubai dan Abu Dhabi, yang menjadi tempat favorit para pelarian modal," jelas Mukhaer.
"Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga menyangkut etika kebangsaan."
Ia menilai bahwa selama ini para taipan banyak menikmati privilege dari negara: mulai dari akses eksploitasi sumber daya alam seperti batubara, migas, nikel, hingga sawit dan sektor keuangan. Namun, ketika negeri menghadapi tantangan, mereka justru lari dan menambah tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
Lebih jauh, Mukhaer mempertanyakan, komitmen para pebisnis elite terhadap nasionalisme ekonomi. Ia khawatir nasionalisme hanya menjadi jargon kosong tanpa komitmen nyata dalam tindakan ekonomi yang adil dan berpihak pada rakyat.
"Apakah kita sedang menyaksikan dwifungsi oligarki? Atau ini hanya soal para taipan tidak lagi mendapat 'kue' dari rezim baru?" kritik Mukhaer.
