loading...
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. FOTO/dok.SindoNews
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan anggaran Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai Rp7 triliun merupakan pagu keseluruhan program dan operasional lembaga. Anggaran tersebut antara lain untuk mendukung penguatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tetapi bukan alokasi khusus untuk pemutakhiran DTSEN maupun Sensus Ekonomi.
"Anggaran sebesar hampir Rp7 triliun merupakan total alokasi anggaran operasional dan program Badan Pusat Statistik (BPS) secara keseluruhan dan bukan anggaran yang semata-mata dikhususkan untuk DTSEN maupun Sensus Ekonomi," tulis Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu dalam keterangan tertulis yang dikutip di Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Baca Juga: Heboh soal Desil, Purbaya Ngaku Keluarin Rp7 Triliun Lebih buat Sensus dan Perbaikan DTSE
Hal itu disampaikan Kemenkeu merespons perhatian publik terhadap besarnya anggaran yang disebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ketika menjelaskan upaya pemerintah memperbaiki kualitas DTSEN. Perhatian tersebut muncul antara lain setelah ditemukan ketidaksesuaian klasifikasi desil dalam data sosial ekonomi, seperti pedagang kecil yang tercatat dalam desil 9 dan 10.
Sebelumnya, Purbaya mengatakan pemerintah terus mendukung penguatan kualitas DTSEN melalui pemenuhan permintaan anggaran BPS. "Makanya sedang diperbaiki itu DTSEN-nya. Saya ngeluarin uang cukup banyak ke BPS tahun ini ya," ujar Purbaya.
Saat ditanya mengenai besaran anggaran tersebut, Purbaya menjelaskan bahwa kebutuhan untuk DTSEN dan sensus berada dalam keseluruhan dukungan anggaran kepada BPS. "Jadi DTSEN sama sensus itu kalau nggak salah hampir Rp7 triliun, Rp7 triliun lebih sedikit ya, dengan macam-macam ya, cukup banyak termasuk BPS," katanya.
Baca Juga: Gaduh Desil 9 dan 10, Siapa Sebenarnya Kelompok Kaya RI?
Purbaya menambahkan pemerintah memenuhi permintaan tambahan anggaran BPS pada awal tahun untuk memastikan kualitas DTSEN. Pemutakhiran data tersebut dinilai penting agar kebijakan pemerintah yang menggunakan klasifikasi sosial ekonomi dapat diterapkan secara lebih tepat sasaran. Adapun penanganan terhadap persoalan dalam data DTSEN dilakukan secara kasus per kasus.
(nng)
