loading...
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal ZA, menegaskan pola dan karakter bencana di Indonesia telah berubah secara signifikan. Foto/istimewa
JAKARTA - Pemerintah berkomitmen memperkuat penanggulangan bencana melalui penguatan sistem dan kelembagaan di daerah. Langkah ini mendesak di tengah meningkatnya frekuensi dan kompleksitas bencana dalam beberapa tahun terakhir.
Salah satu bukti nyata dari komitmen tersebut adalah dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada akhir bulan Desember 2025.
Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan Permendagri tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar kegiatan Sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) tingkat nasional yang dihadiri oleh seluruh perwakilan provinsi, kabupaten dan kota.
Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman sekaligus mempercepat implementasi kebijakan Permendagri Nomor 18/2025 secara merata. Kegiatan ini dihadiri Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatra Utara, perwakilan BPBD, serta perangkat daerah terkait dari seluruh Indonesia, dan turut didukung oleh Pemerintah Australia melalui Program SIAP SIAGA sebagai bagian dari kemitraan Indonesia–Australia dalam manajemen risiko bencana.
Baca juga: Mendagri: 38 Daerah Bangkit dari Bencana Sumatera, 11 Wilayah Masih Butuh Perhatian
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal ZA, menegaskan pola dan karakter bencana di Indonesia telah berubah secara signifikan, sehingga memerlukan pendekatan yang juga berbeda. Safrizal kemudian mengajukan sebuah pertanyaan reflektif.
“Jika bencana besar terjadi malam ini, apakah kita benar-benar siap melindungi masyarakat, atau justru masih akan terkejut ketika dampaknya sudah meluas?”
Pertanyaan reflektif ini, menjadi cerminan dari tantangan nyata yang dihadapi Indonesia saat ini—di mana bencana tidak lagi datang dengan pola yang mudah dikenali, dan sering kali bergerak lebih cepat dibandingkan kesiapan sistem yang ada.
Pertanyaan tersebut juga menjadi pengingat bahwa pendekatan lama yang mengandalkan respons saat bencana terjadi sudah tidak lagi memadai. Pengalaman dari berbagai kejadian bencana belakangan ini memberikan pelajaran penting bagi Indonesia.
“Rangkaian banjir bandang, cuaca ekstrem, hingga kejadian bencana hidrometeorologi di berbagai wilayah menunjukkan bahwa waktu respons semakin sempit, sementara dampak yang ditimbulkan semakin luas,” katanya.
Lihat video: Banjir Meluas di Karawang, Tim SAR & BPBD Evakuasi Warga
Dalam banyak kasus bencana yang terjadi akhir-akhir ini, jeda antara hujan di hulu dan terjadinya banjir di hilir hanya berlangsung sangat singkat. Kondisi ini membuat sistem peringatan dini dan mekanisme respons sering kali tidak mampu mengejar kecepatan bencana itu sendiri.
