Jakarta -
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mendorong pemerintah segera menyiapkan respons kebijakan yang konkret untuk meredam potensi tekanan ekonomi nasional, terutama pada momentum Ramadhan dan Idul Fitri. Hal itu dilakukan di tengah eskalasi konflik antara Amerika Serikat-Israel dan Iran yang saling melakukan serangan balasan.
Misbakhun menilai eskalasi konflik di Timur Tengah dapat melibatkan negara-negara kunci dalam rantai pasok energi global berpotensi memicu lonjakan harga minyak dan volatilitas pasar keuangan. Menurutnya jika tidak diantisipasi secara terukur, maka dapat menekan rupiah, membebani subsidi energi dalam APBN, serta mendorong kenaikan harga barang dan jasa di dalam negeri.
"Momentum Ramadhan selalu identik dengan meningkatnya konsumsi masyarakat. Jika pada saat yang sama harga energi global melonjak dan nilai tukar berfluktuasi, maka tekanan terhadap inflasi domestik akan semakin terasa. Jadi pemerintah harus bergerak cepat dengan skenario fiskal yang jelas dan langkah stabilisasi yang konkret," ujar Misbakhun, kepada wartawan, Senin (2/3/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, ia meminta Kementerian Keuangan menyiapkan skenario fiskal darurat yang realistis. Serta mempertimbangkan kemungkinan penyesuaian postur belanja negara apabila harga minyak dunia bertahan di level tinggi. Ia menilai langkah penting yang dapat dilakukan diantaranya penguatan cadangan fiskal dan penajaman prioritas belanja. Hal itu agar ruang APBN tetap terjaga tanpa mengorbankan program perlindungan sosial.
Lebih lanjut, Misbakhun meminta Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia harus meningkatkan koordinasi untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan likuiditas pasar keuangan. Hal itu karena, gejolak global sering kali memicu arus keluar modal dan tekanan pada rupiah, sehingga bauran kebijakan fiskal dan moneter harus disiapkan dalam satu kerangka respons yang terintegrasi.
"Stabilitas rupiah dan kecukupan likuiditas perbankan tidak boleh terganggu. Dunia usaha memerlukan kepastian, sementara masyarakat membutuhkan rasa aman. Karena itu, kebijakan fiskal dan moneter harus berjalan selaras untuk menenangkan gejolak pasar," ujar Misbahkhun.
Selain itu, Politisi Partai Golkar itu juga mendorong pemerintah memastikan ketersediaan pasokan energi dan kelancaran distribusi logistik dalam negeri tetap terjaga. Ia menilai, jika harga minyak dunia mengalami lonjakan signifikan, pemerintah perlu menyiapkan langkah penyangga agar harga BBM domestik tidak langsung menimbulkan efek berantai terhadap harga pangan dan kebutuhan pokok lainnya.
"Yang harus kita lindungi adalah daya beli masyarakat. Jangan sampai mereka menghadapi kenaikan harga berlapis di saat sedang menjalankan ibadah Ramadhan dan bersiap menyambut Idul Fitri," tutur Misbakhun.
Misbakhun mengatakan Komisi XI DPR RI akan memantau secara intensif respons kebijakan pemerintah terhadap perkembangan konflik tersebut, termasuk dampaknya terhadap subsidi energi, inflasi, nilai tukar, dan stabilitas sistem keuangan nasional.
Simak juga Video: JK Sebut RI Bisa Terdampak Konflik AS-Iran: Harga Minyak Pasti Naik
(yld/dhn)
