OTT Bupati Rejang Lebong Terkait Kasus Suap Proyek di Pemkab

4 hours ago 1

Jakarta -

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari. KPK menyebut OTT ini terkait kasus dugaan suap proyek di lingkungan Pemkab Rejang Lebong.

"Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, diduga terkait dengan suap proyek di lingkungan Pemkab Rejang Lebong," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (10/3/2026).

Budi mengatakan ada 13 orang yang diamankan KPK dalam OTT yang digelar pada Senin (9/3). Mereka sempat diperiksa di polres setempat.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bahwa dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut yang dilakukan oleh tim KPK pada tanggal 9 Maret 2026 hari Senin kemarin, tim mengamankan sejumlah 13 orang yang kemudian dilakukan pemeriksaan awal di Polres Kepahyang dan juga di Polresta Bengkulu," jelas dia.

Selanjutnya Budi menyebut sebagian di antaranya dibawa ke KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, Wakil Bupati Rejang Lebong Hendri Praja masuk daftar yang ditangkap.

"Dari sembilan orang yang dibawa ke Jakarta pagi ini, satu bupati, kemudian wakil bupati. Dan juga, tiga orang lainnya dari ASN di wilayah Pemkab Rejang Lebong. Kemudian, empat orang lainnya adalah pihak swasta," ungkapnya.

Sebelumnya, KPK melancarkan operasi tangkap tangan (OTT) kepada Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari. OTT ini menjadi yang kedua pada Ramadan 2026.

"Benar, Bupati Rejang Lebong," ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi, dilansir Antara, Selasa (10/3/2026).

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari kepala daerah di Bengkulu itu. Hal itu sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Fitroh belum menjelaskan pihak mana saja yang ikut terjaring dalam OTT ini. Begitu pun terkait dugaan korupsi apa.

Sebelumnya, KPK mulai melakukan OTT pertama di 2026 dengan menangkap delapan orang selama 9-10 Januari 2026.

Penangkapan ini mengenai dugaan suap dalam pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021-2026.

Lihat juga Video KPK Sita Kendaraan dan Barang Elektronik di OTT Bupati Fadia Arafiq

(tsy/yld)

Read Entire Article
Pembukuan | Seminar | Prestasi | |