Presiden Prabowo Subianto tengah mengkaji pemotongan gaji menteri hingga anggota DPR untuk menghadapi dampak dari konflik di Timur Tengah. Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago mempertanyakan apakah wacana potong gaji pejabat itu efektif menyelamatkan APBN.
"Saya sepakat dengan Hamdi Putra (Forum Sipil Bersuara) bahwa secara politik, gagasan ini terdengar menarik. Di saat rakyat diminta berhemat dan pemerintah memperketat belanja, publik tentu ingin melihat elite negara ikut merasakan pengorbanan yang sama. Namun, apakah pemotongan gaji pejabat benar-benar efektif menyelamatkan APBN?" kata Irma mengawali pendapatnya, Selasa (17/3/2026).
Dia mengatakan, secara hitungan, efisiensi yang dilakukan hanya menyumbang 0,02 persen dari total APBN. Irma lantas menyoroti pengeluaran negara untuk seluruh menteri diprediksi di angka Rp 57,6 miliar per tahun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena setelah dihitung ternyata efisiensinya cuma 0,02 persen dari total APBN. Saat ini kabinet pemerintah setidaknya terdiri dari sekitar 48 menteri dan 56 wakil menteri," ucap Irma.
"Jika diasumsikan total penghasilan seorang menteri setelah memperhitungkan gaji pokok, tunjangan jabatan, serta berbagai fasilitas sekitar Rp 100 juta per bulan, maka total pengeluaran untuk seluruh menteri mencapai sekitar Rp 57,6 miliar per tahun," tambahnya.
Anggota Komisi IX DPR RI ini menyebut total penghasilan wakil menteri di angka Rp 47 miliar per tahun dengan estimasi pendapatan Rp 70 juta per bulan. Jika ditotal, keseluruhan pengeluaran untuk dua jabatan itu berkisar Rp 104 miliar per tahun.
"Jika pemerintah memotong gaji mereka sebesar 10 persen, penghematan yang diperoleh hanya sekitar Rp 10 miliar per tahun. Bahkan jika pemotongan dilakukan hingga 50 persen angka yang sudah sangat drastis, penghematan yang dihasilkan hanya sekitar Rp 52 miliar per tahun," ujarnya.
Irma menilai angka efisien dari pemotongan gaji pejabat itu masih kecil, bahkan jika ditambah pengurangan gaji anggota Dewan. Menurutnya, maksimal angka yang negara dapat berada di kisaran Rp 850 miliar.
"Angka tersebut masih terasa kecil. Namun, jika ditambah dengan pemotongan gaji anggota DPR, dampaknya pun tetap tidak terlalu besar. Dengan total anggaran terkait penghasilan dan tunjangan DPR sekitar Rp 1,6 triliun per tahun, pemotongan sebesar 50 persen hanya akan menghemat sekitar Rp 800 miliar," kata Irma.
Dia menyebut pemotongan gaji menteri, wakil menteri hingga anggota DPR RI tak berdampak signifikan terhadap APBN. Irma menilai pemotongan gaji tak mengubah kondisi fiskal negara.
"Jika digabungkan dengan pemotongan gaji menteri dan wakil menteri, total penghematan maksimalnya sekitar Rp 850 miliar. Sekilas angka itu terdengar besar. Namun dalam konteks APBN Indonesia yang berada di kisaran Rp 3.842 triliun, penghematan Rp 850 miliar hanya setara dengan sekitar 0,02 persen dari total APBN," ucap Irma.
"Dengan kata lain, bahkan pemotongan setengah gaji elite politik sekalipun hampir tidak akan mengubah kondisi fiskal negara. APBN tidak akan lebih sehat, defisit tidak akan berkurang secara berarti, dan tekanan fiskal akibat gejolak global tetap tidak merubah defisit APBN karena hasilnya terlalu kecil," sambungnya.
Irma mengatakan tak masalah dengan wacana Presiden Prabowo tersebut. Namun ia mengingatkan efisiensi baiknya menyasar proyek-proyek besar supaya nilai efisiensi lebih tinggi.
"Saya pribadi tidak masalah dengan wacana presiden tersebut, tetapi alangkah lebih baik jika efisiensi diambil dari proyek-proyek besar yang bukan proyek urgent dengan nilai perolehan efisiensinya besar," imbuhnya.
Pernyataan Prabowo
Sebelumnya, Prabowo mengatakan beberapa negara telah melakukan langkah-langkah adaptif dalam menghadapi situasi konflik di Asia Barat atau Timur Tengah. Prabowo kemudian mencontohkan Pakistan yang turut memotong gaji anggota kabinet dan anggota parlemen.
Hal itu disampaikan Prabowo saat memimpin sidang kabinet paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3). Prabowo menegaskan pemerintah tidak bisa memastikan situasi aman tanpa melakukan langkah-langkah proaktif.
"Kita tidak bisa menganggap bahwa apapun terjadi kita aman, ya kita bersyukur kita aman, tapi kita tidak ada upaya untuk mengurangi konsumsi BBM kita. Banyak negara sudah melakukan langkah-langkah," kata dia.
"Banyak negara sudah melakukan langkah-langkah. Mungkin Seskab ada slide untuk memberi tahu, berapa langkah. Ini ada langkah Pakistan. Ini hanya sebagai perbandingan," kata Prabowo seraya menampilkan paparan grafis tentang langkah-langkah pemerintah Pakistan dalam situasi krisis," lanjut dia.
Prabowo mengatakan Pakistan menerapkan work from home bagi pemerintahan dan swasta. Hari kerja juga dipotong menjadi empat hari.
"Jadi mereka menganggap ini sudah kritis jadi dikatakan critical measures. Seolah-olah bahwa ini bagi mereka adalah ini dulu seperti kita dulu COVID. Mereka melaksanakan work from home untuk semua kantor, pemerintah, maupun swasta, 50% bekerja dari rumah. Kemudian hari kerja mereka potong jadi hanya empat hari," katanya.
Prabowo melanjutkan, Pakistan juga memotong gaji menteri-menteri dan anggota DPR. Penyesuaian anggaran tersebut digunakan untuk membantu masyarakat lemah.
"Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR dan semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan atau lemah," katanya.
Prabowo melanjutkan, Pakistan juga memotong semua ketersediaan BBM untuk semua kementerian dan mewajibkan 60% kendaraan pemerintah untuk tidak digunakan pada setiap saat. Kemudian, menurut Prabowo, Pakistan juga menghentikan semua belanja asing, belanja kendaraan, belanja mebel dan semua lembaga pemerintahan untuk waktu yang tidak ditentukan.
"Mereka hentikan semua kunjungan ke luar negeri mereka kurangi tidak boleh menggunakan dana pemerintah untuk acara-acara pesta. Kemudian semua lembaga pendidikan tinggi, mereka pindah ke online. Kemudian, semua sekolah berhenti untuk dua minggu, ya ini mungkin menghadapi Idul Fitri," katanya.
Prabowo mengatakan apa yang dilakukan pemerintah Pakistan menjadi contoh dalam menghadapi situasi krisis. Dia pun meminta agar langkah-langkah terkait itu perlu dikaji dalam upaya melakukan penghematan.
"Ini hanya contoh. Maksud saya, ini ada berapa hari, saya kira kita bisa mengkaji masalah ini, saya kira kita juga harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan. Saya percaya 2-3 tahun kita akan sangat kuat tapi tetep kita harus hemat konsumsi. Dengan demikian kita berharap kita akan selalu menjaga bahwa kita defisit kira tidak tambah," katanya.
Saksikan Live DetikSore:
(dwr/fas)
